Sindir Jonan, Ahok bilang kacau kalau terlalu banyak wewenang pusat

Pemprov DKI ingin punya wewenang penuh dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan transportasi ibu kota.

2016-06-06 15:31:00

Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok heran dengan sikap Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan menolak usulannya terkait pengelolaan terminal tipe A agar ditangani Pemprov DKI. Menurutnya, dengan dikembalikan pengelolaan terminal penumpang tipe A ke pemerintah pusat justru membuat kondisi semakin kacau.

Ahok meminta agar kebijakan apapun yang ada di Jakarta termasuk soal transportasi diserahkan kepada Pemprov DKI. Tujuannya agar Pemprov DKI punya wewenang penuh dalam mengambil keputusan.

"Jadi nih kacau balau kalau terlalu banyak wewenang dipegang oleh pusat. Makanya kita ajukan. Tapi secara Undang-Undang jelas memang kewenangan pusat," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Senin (6/6).

Ahok mencontohkan di Terminal Kampung Rambutan. Lantaran Kemenhub tidak berani mencabut izin trayek angkutan yang biasa ngetem, kondisi ini berdampak kemacetan parah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Kamu lihat enggak? dampaknya di Pasar Rebo? Pasar Rebo itu semua bus-bus yang ngetem itu bisa enggak kamu cabut izinnya? Enggak bisa. Kemenhub cabut izin enggak? Enggak juga," tegas Ahok.

Seperti diketahui, Menteri Jonan menolak permintaan Ahok soal pengelolaan terminal tipe A saat memaparkan rencana Kementerian Perhubungan hingga 2019 kepada peserta Rapat Pimpinan PT Pelni (Persero) pekan lalu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe A dikembalikan ke pemerintah pusat.

"Kemarin Pak Gubernur Jakarta, saya baru baca suratnya, bilang minta semua terminal tipe A di DKI itu, Kampung Rambutan, Pulogadung, Kalideres, boleh tidak dikelola DKI? Saya langsung perintahkan bikin surat jawaban. Jawabannya enggak boleh," ujar Jonan.

(mdk/noe)