Sandiaga tidak suka RPTRA dibangun dari CSR berkedok iklan perusahaan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terganggu dengan CSR berkedok iklan yang terpampang di RPTRA. Dalam pandangannya, selama ini RPTRA justru dimanfaatkan sebagai ruang beriklan bagi perusahaan yang membangun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi sinyal menghentikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Selama ini RPTRA yang dibangun di Jakarta menggunakan dana pihak swasta melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR).

Ini mengusik perhatian Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dia terganggu dengan CSR berkedok iklan yang terpampang di RPTRA. Dalam pandangannya, selama ini RPTRA justru dimanfaatkan sebagai ruang beriklan bagi perusahaan yang membangun.

"Saya enggak suka yang berkedok CSR padahal itu adalah iklan. Kalau RPTRA itu CSR, tapi gambarnya satu produk sendiri, itu bukan CSR itu mengiklan, gitu saja," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/3).

Dia meminta perusahaan berterus terang jika ingin beriklan. Bukan dengan alih-alih membangun ruang terbuka untuk warga namun menyisipkan iklan perusahaan.

"Mereka bilang mau branding untuk produknya yah silakan, kita beri kemudahan dari segi perpajakannya, perizinannya tapi ini masyarakat dan kita ingin merangkul semuanya. Dan lagi jangan dikait - kaitkan dengan apa yang dikatakan karena kemungkinan itu bisa menjadi hoaks," katanya.

Dia menegaskan, Pemprov DKI mendukung CSR perusahaan asalkan tidak ada kepentingan bisnis di belakangnya. CSR perlu mengingat terbatasnya lahan untuk RPTRA.

"Silakan diajukan aja saya serahkan teknisnya ke pokoknya, konsennya kita mendukung adanya ruang terbuka. Pasti ada APBD kalau untuk merawatnya," ucapnya.