Sandiaga sebut KJP Plus sudah bisa tarik tunai

Contoh keperluan yang harus dibayar tunai, Sandi mencontohkan biaya transportasi dan buku. Dia memastikan Dinas Pendidikan akan memonitor ketat penggunaan dana tunai agar tidak disalahgunakan. Namun, politisi Gerindra ini tidak menjelaskan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan.

2018-06-07 13:21:41

Kartu Jakarta Pintar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan KJP Plus bagi 124 ribu peserta yang mengajukan permohonan tahun ajaran baru. Saat ini, siswa dapat mengakses dana bantuan secara tunai dan nontunai.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, alasan pemberian izin tarik tunai KJP karena banyak kebutuhan anak yang tidak dapat dibayar secara nontunai.

"Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dicover KJP sebelumnya. Kita sudah ada guidlinesnya. Datanya bisa langsung ke dinas pendidikan. Selama dua tahun KJP, banyak yang terima kasih, tapi ada tambahan yang mereka perlukan dalam bentuk tunai," katanya di kantor Baznas, Jakarta Pusat, Kamis (7/6).

"Nanti ada dari Dinas Pendidikan memastikan penggunaannya berkaitan dengan pendidikan.
Akan dimonitor dgn seksama. Prosesnya ini akan melibatkan seluruh elemen pendidikan," jelasnya.

Diketahui, dana rutin KJP Plus yang disalurkan setiap bulan, untuk siswa SD, besaran dana Rp 250.000 dan dapat ditarik tunai Rp 100.000 per bulan. Kemudian untuk siswa SMP, besaran dana Rp 300.000 dan dapat ditarik tunai Rp 150.000 per bulan. Sedangkan untuk siswa SMA, besaran dana yang didapatkan Rp 420.000 per bulan dan dapat ditarik tunai Rp 200.000.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)