Ruang publik terpadu ramah anak bisa jadi markas 'predator' bocah

rist mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta agar meningkatkan pengawasan di beberapa RPTRA.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait menilai meskipun Pemprov DKI Jakarta telah membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) namun Jakarta masih belum layak dianggap sebagai kawasan ramah anak. Menurut Arist, justru RPTRA akan dijadikan sarang predator pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk melancarkan aksinya.

"Belum tepat sebutan Jakarta ramah anak, belum tepat. Justru 'predator' nya duduk-duduk di situ (RPTRA)," kata Arist di kantornya, Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (22/12).

Sebagai contoh, katanya, seperti kasus yang terjadi di RPTRA kolong jembatan di bilangan Jakarta Utara. Dia mengatakan para predator tidak perlu susah payah mengincar bocah sebagai sasaran karena RPTRA adalah tempat berkumpul anak-anak.

"DKI Jakarta hanya masuk menuju kota layak anak. Kalau dulu, predator itu menciptakan suasana yang banyak anaknya, sekarang dia tinggal nongkrong di RPTRA. Kejadian di Jakut, itu di kolong jembatan, ruang terbuka hijau," tandasnya.

Berdasarkan data Komnas PA, selama 2015 saja, pihaknya mencatat, terjadi 667 kasus kejahatan seksual di Jakarta. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, Jakarta Timur menempati peringkat pertama dengan 239 perkara. "Jaktim paling padat, ada 239 kasus," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Arist mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta agar meningkatkan pengawasan di beberapa RPTRA yang disinyalir rawan kekerasan dan pelecehan seksual anak.

"Kita berkaca dari kasus Emon, dia nunggu kolam (ruang publik). Sekira enam hari lalu, saya sampaikan tapi respon mereka belum ada. Jadi saya kira tidak ada pengamanan (di RPTRA)," pungkas Arist.