Riza Patria Ungkap 2 Kendala Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung rampung pada 2022. Namun, target tersebut tidak akan tercapai jika tak mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkap dua kendala pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Pertama, banyak lahan masih berstatus sengketa.

"Membebaskan lahan itu banyak masalahnya. Satu masalahnya banyak (lahan) yang bersengketa, masih di pengadilan," katanya, Jumat (5/3) malam.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta mengalami keterbatasan anggaran. Riza menyebut, hingga 2024 pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk pembebasan lahan guna melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

Alokasi anggaran tersebut memang lebih besar dibanding daerah penyangga seperti Jawa Barat. Jawa Barat hanya membutuhkan anggaran Rp1,3 triliun untuk pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi.

Namun, kata Riza, anggaran Rp5 triliun tidak cukup untuk pembebasan lahan di ibu kota. Belum lagi anggaran yang akan dibutuhkan untuk normalisasi sungai Ciliwung.

"Itu pun baru Ciliwung, belum sungai lain," sambungnya.

Riza menambahkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung rampung pada 2022. Namun, target tersebut tidak akan tercapai jika tak mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

"Perlu dukungan daripada pemerintah pusat karena pembebasan lahannya lebih dari Rp5 triliun," ujarnya.