PSI Soroti Minimnya Transparansi Anggaran Pemerintahan Anies

Dalam dua tahun kepemimpinan Anies, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti soal minimnya transparansi anggaran. Draf KUA PPAS yang akan segera dibahas di DPRD DKI Jakarta tak diunggah dalam situs web resmi.

2019-10-16 09:13:56

Anies Baswedan

Gubernur Anies Baswedan telah genap dua tahun memimpin Jakarta. Sejak ditinggal setahun lalu oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno, sampai saat ini Anies masih sendiri dan belum memiliki pendamping pengganti Sandiaga.

"Pada prinsipnya, salah satu yang kami concern-kan adalah APBD. Ada sebuah langkah mundur menurut kami adalah transparansi anggaran dan perencanaan penganggaran di Pemprov DKI. Dan banyak kebijakan yang kami rasa harus dievaluasi. Dampaknya menyeluruh agar tidak hanya keberpihakan tapi juga manfaat jangka panjang," jelas Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad dihubungi Selasa (15/10).

Dia mengatakan, draf KUA PPAS yang dipublikasikan Bappeda menurutnya hanya RKPD. Menurutnya komitmen transparansi anggaran bukan sebatas publikasi dokumen, tapi bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.

"Jadi komitmen untuk transparansi dan membangun partisipasi seharusnya bukan dipahami sebagai publikasi dokumen yang sudah disepakati. Tapi sebagai bentuk komitmen bagaimana dari awal ketika dokumen itu akan dibahas dan sudah ada contohnya di pemerintah sebelumnya dan itu ada partisipasi dan pengawasan bersama di masyarakat," ujarnya.

Perencanaan penganggaran yang transparan, menurutnya, sangat penting karena merupakan dasar dari pemerintahan. Sementara itu mengenai puluhan program strategis Anies, Idris menyarankan agar setiap tahun ada yang menjadi prioritas. Dengan demikian dampaknya dapat terukur dan berkelanjutan.

"Karena yang paling penting dari sebuah program pemerintah tidak hanya bagus di tahun itu tapi punya manfaat keberlanjutan," terangnya.

"Dalam catatan kami sih sebenarnya kami mempertanyakan terhadap keberlanjutan program-programnya," tutupnya.

(mdk/fik)