Prabowo: Ahok harus berani diperiksa BPK

Dia juga meminta Ahok berbicara lebih santun sebagai pejabat daerah.

2016-04-15 15:15:26

Korupsi Sumber Waras

Cara bicara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyikapi kasus Sumber Waras dinilai ‎Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, tak etis. Harusnya, kata dia, sebagai pejabat negara, Ahok, sapaan Basuki, bisa berperilaku santun karena menjadi contoh di masyarakat.

"Sebaiknya tidak dilakukan Pak Ahok (berbicara tak santun)," tegasnya melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Jumat (15/4).

Dia menyayangkan sikap reaktif Ahok setiap kali disinggung soal audit BPK. Harusnya, kata dia, Ahok menghargai kinerja BPK.

‎"BPK tetap independen dan profesional dan Ahok harus siap diperiksa BPK dalam rangka transparansi keuangan daerah," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, laporan audit investigasi BPK terkait Sumber Waras ngaco.

"Saya terima kasih sama KPK kemarin, bapak ibu panggil saya. Kalau enggak panggil saya jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah padahal yang dilaporkan BPK itu enggak masuk akal," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4).

Sebab, kata dia, BPK membandingkan harga pembelian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan PT Ciputra Karya Utama. Di mana Ciputra menggunakan harga pasar, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

"Dibandingkan harga pasar, saya lebih murah," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ‎pada tahun 2013, Ciputra rencananya akan membeli tanah tersebut dengan harga Rp 15 juta permeter, sedangkan saat itu harga NJOP Rp 12 juta. Pemprov DKI Jakarta, pada tahun 2014 akhirnya membeli tanah yang gagal dibeli Ciputra dengan harga Rp 20 juta.

‎Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014 mendapat 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun. Salah satunya pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Ditaksir, pembelian lahan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

(mdk/lia)