PPP dan PAN sebut RAPBD 2015 yang diajukan Ahok tak pro rakyat

Ahok mengajukan RAPBD 2015 ke DPRD DKI sebesar Rp 73 triliun.

2015-01-14 16:12:26

PPP

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015 di hadapan DPRD DKI. Anggaran yang diajukan untuk dibahas senilai rp 73 Triliun.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, RABPD DKI Jakarta 2015 tidak lebih baik dari tahun 2014.

"Hal itu terlihat dari alokasi anggaran belanja mengikat lebih tinggi dari pada anggaran belanja prioritas," jelasnya dalam rapat paripurna untuk menanggapi RAPBD DKI Jakarta 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/1).

Dia menjelaskan, alokasi anggaran belanja mengikat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Rp 12,93 triliun menjadi Rp 17,86 triliun pada tahun ini. Sedangkan belanja prioritas mengalami penurunan sebesar 4,94 persen dari Rp 31 triliun menjadi Rp 29,46 triliun.

"Sekali lagi, proporsi alokasi APBD seperti itu menunjukkan kebijakan APBD DKI tidak pro job, pro poor dan mengabaikan MDG’s seperti yang dinyatakan dalam Kebijakan Umum APBD DKI 2015," tegasnya.

Sedangkan, anggota Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN) Johan Musyawarah mengungkapkan, susunan alokasi anggaran di RAPBD DKI Jakarta 2015 belum pro rakyat. Sehingga perlu dilakukan pencermatan dalam perancangan dan penerapannya.

Terlihat dari total RAPBD DKI 2015 mencapai Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD DKI 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 63,80 triliun atau lebih rendah 1,91 persen dari Perubahan APBD DKI 2014. Dan Belanja Daerah sebesar Rp 67,44 triliun.

"Oleh karena itu, kami mengajak semua stakeholder untuk mencermati bersama, apakah kualitas program tersebut sudah betul-betul pro rakyat," tutupnya.

(mdk/lia)