Penjelasan Dinas Pariwisata Soal Anggaran Influencer Rp5 Miliar yang Akhirnya Dicoret
Usulan rancangan anggaran DKI Jakarta 2020 tengah mendapat sorotan tajam. Bukan hanya soal usulan anggaran belanja yang tak masuk akal, tapi juga pos anggaran lain. Salah satunya terkait anggaran sebesar Rp5 miliar untuk honor lima influencer untuk tahun 2020.
Usulan rancangan anggaran DKI Jakarta 2020 tengah mendapat sorotan tajam. Bukan hanya soal usulan anggaran belanja yang tak masuk akal, tapi juga pos anggaran lain. Salah satunya terkait anggaran sebesar Rp5 miliar untuk honor lima influencer untuk tahun 2020.
Para influencer ditugaskan mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikut atau followersnya di media sosial.
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro mengatakan, usulan anggaran itu sudah dicoret dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Dia mengklaim sudah menghapus anggaran itu sebelum muncul kehebohan di media maupun media sosial. "Sudah dihapus itu, dicoret dari awal Oktober. Sebelum ramai sudah dihapus," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (1/11).
Dia menjelaskan alasan pencoretan. Bukan karena desakan masyarakat di media sosial, melainkan demi efisiensi anggaran. "Kita efisiensi, di semua (komponen anggaran) yang bisa dikurangi atau coret," katanya.
Dia juga menjelaskan, anggaran Rp5 miliar itu bukan untuk honor, melainkan untuk berbagai event dan pembuatan konten atau video promosi pariwisata.
"Itu kegiatannya banyak, itu salah. Bukan buat honor. Ada event, ada buat video panjang. Apa ya buat konten dan lain lain," jelasnya.
Lantaran anggaran sudah dicoret, pihaknya akan memanfaatkan media sosial milik Pemprov dan Dispar sendiri.
"Sekarang dinilai belum perlu (bayar influencer), kita pakai media sendiri juga banyak (follower)nya," ucapnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BKD Sebut Kadis Pariwisata Mundur Bukan Karena Polemik Anggaran Influencer Rp5 M
DPRD DKI Heran Anggaran Pengadaan Uji Emisi Rp295 Juta Masuk Dinas LHK Bukan Dishub
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Mengundurkan Diri
DPRD DKI: Pembahasan KUA-PPAS 2020 Selesai 5 November
Profil William Aditya Sarana, Politisi PSI Pengungkap Anggaran Lem Aibon di RAPBD DKI
Sri Mulyani Gandeng Kemendagri Usut Anggaran Lem Aibon DKI Jakarta