Penampakan Soal Ujian Sekolah di Jakarta yang Sebut Nama Anies dan Mega

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI, Nahdiana, menegaskan, pihak Disdik tak pernah meminta pihak sekolah itu membuat soal ujian dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu. Pihaknya juga sudah menegur pihak sekolah tersebut. Disdik DKI tidak ingin soal tersebut kembali muncul.

2020-12-12 19:44:03

Pendidikan Indonesia

Beredar foto soal ujian sekolah di Jakarta yang yang menyebutkan nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Mega. Soal ujian tersebut tersebar di aplikasi pesan dan media sosial.

Di salah satu soal ditanyakan 'Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian Anies tidak pernah marah, perilaku Anies merupakan contoh'.

Di bawahnya ada jawaban pilihan ganda. Di antaranya, pemaaf, istiqomah, sabar dan ikhlas. Jawaban yang dipilih pun adalah sabar.

Di soal lainnya, nama Anies kembali disebut. Bunyi soal tersebut, 'Pak Anies adalah seorang Gubernur hasil Pemilihan Gubernur tahun 2017. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga. Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Perilaku pak Anies adalah contoh sikap'. Terlihat jawaban yang diisi adalah Amanah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI, Nahdiana sudah menelusuri terkait soal ujian tersebut kepada sekolah yang membuat. Dia menegaskan, pihak Disdik tak pernah meminta pihak sekolah itu membuat soal ujian dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu.

"Dinas Pendidikan tidak pernah mengimbau kepada guru di sekolah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu," tuturnya, Sabtu (12/12).

Pihaknya juga sudah menegur pihak sekolah tersebut. Disdik DKI tidak ingin soal tersebut kembali muncul.

"Dan telah mengarahkan guru yang membuat soal ujian sekolah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi," ucapnya.

Nahdiana mengimbau kepada para ASN, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk tetap menjaga netralitas. Sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang baik.

"Karena, hal tersebut berpotensi menjadi unsur pelanggaran netralitas terhadap posisi ASN," pungkasnya.

(mdk/lia)