Pemprov DKI Tidak Bangun Rumah DP Rp0 di 2023
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, Pemprov DKI menganggarkan Rp1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.
Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan pembangunan rumah DP Rp0 dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023. Nantinya anggaran untuk rumah DP Rp0 dialihkan untuk membangun hunian bagi warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, Pemprov DKI menganggarkan Rp1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.
“Bahwasanya pagu anggaran Rp1,2 triliun tidak untuk pembangunan hunian DP Rp0,” katanya dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11) malam.
Dia menerangkan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung program normalisasi Kali Ciliwung. Selain itu, Pemprov DKI akan membangun pemukiman khusus untuk merelokasi warga di kawasan kumuh.
“Dari pagu tersebut, kami manfaatkan berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan hunian antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung. Pertama adalah pembangunan Rusun di Jalan Margasatwa, perencanaan pemeliharaan berkala rusun, (dan) penataan pemukiman khususnya RW kumuh,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk fokus membangun perumahan susun sewa (rusunawa) dibandingkan membangun rumah down payment (DP) Rp0. Sebab, menurutnya, rumah DP Rp0 bukan program yang diperuntukan untuk rakyat miskin.
“Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kalau bicara DP Rp0, mohon maaf Pak (Kepala Dinas PRKP) Sarjoko, DP Rp0 ini DP abal-abal,” kata Gembong dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11).
Gembong mengatakan, program DP Rp0 tidak tepat sasaran. Mulanya, program ini diperuntukkan masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Namun, realisasinya, rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp14 juta.
“Jadi engga usah kita debatkan. Yang pasti, dari sisi peruntukkan, bahwa DP Rp0 tidak tepat sasaran. Awalnya, DP nol diperuntukkan rakyat miskin berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah mana yang berpenghasilan Rp14 juta? saya kira sudah bukan orang miskin lagi,” tambah Gembong.
(mdk/fik)