Pemprov DKI raih opini WTP dari BPK

Capaian tersebut praktis disambut gemuruh peserta paripurna. Bukan tanpa sebab, DKI sendiri sudah empat tahun berturut-turut tidak mendapatkan opini WTP.

2018-05-28 10:47:36

BPK

Pemprov DKI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP tersebut terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pada LKPD tahun anggaran 2017.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKDP 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar anggota V BPK, Isma Yatun pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan LHP BKP terhadap LKDP 2017 di DPRD DKI, Senin (28/5).

Capaian tersebut praktis disambut gemuruh peserta paripurna. Bukan tanpa sebab, DKI sendiri sudah empat tahun berturut-turut tidak mendapatkan opini WTP.

"Dengan demikian Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan opini dari Wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian," tambah Isma, kemudian kembali disambut tepuk tangan para PNS yang hadir.

Isma menyebut dalam beberapa tahun terkait Pemprov telah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan pembentukan Badan Pengelola Aset Daerah. "Juga kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan kartu inventaris barat (KIB), menelusuri catatan aset yang belum valid, mengoreksi nilai aset," katanya.

Namun, BPK masih menekankan pentingnya penatausahaan aset tetap secara sistematis dan berkelanjutan di DKI. "Inventarisasi aset tanah milik Pemprov secara disik dan administrasi serta pengamanan secara legal belum dilakukan secara menyeluruh."

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber : Liputan6.com

(mdk/rhm)