Pemprov DKI Pilih Hyundai Ioniq 5 Signature untuk Mobil Dinas
Dilansir dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Kamis (23/2), pengadaan ini diberi nama paket Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Ioniq 5 EV Signature. Anggaran ini diambil dari APBD 2023 untuk satuan kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp20,3 miliar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membeli puluhan unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 variasi tertinggi Signature. Mobil ini akan menjadi kendaraan dinas pejabat Pemprov DKI.
Dilansir dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Kamis (23/2), pengadaan ini diberi nama paket Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Ioniq 5 EV Signature.
Anggaran ini diambil dari APBD 2023 untuk satuan kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp20,3 miliar. Tercatat pula, Pemprov DKI akan mengadakan 23 unit mobil listrik tersebut.
Beli 21-23 Unit Mobil
Hal ini berbeda dari keterangan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi yang menyatakan akan membeli 21 unit mobil listrik.
Reza mengatakan, mobil listrik tersebut akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Sekda, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Meskipun demikian, Reza menjelaskan, pihaknya kini tengah menyusun revisi peraturan kepala daerah (perkada) terkait kendaraan dinas operasional agar dapat melakukan pengadaan mobil listrik tersebut.
Hyundai Ioniq 5 Dirakit di Cikarang
“Tinggal mengubah saja bahwa Pemprov DKI dibolehkan pengadaan kendaraan listrik, satu pasal saja. Revisi satu kata saja,” ujar Reza.
Diketahui, Hyundai Ioniq 5 merupakan mobil listrik pertama produksi Indonesia. Mobil ini dirakit secara lokal di pabrik Cikarang, Jawa Barat.
Ioniq 5 memiliki teknologi Electric-Global Modular Platform (E-GMP) dan kemampuan mengalirkan daya listrik ke perangkat elektronik atau Vehicle-to-Load (V2L).
(mdk/lia)