Pemprov DKI Perkirakan Pendatang Baru di Jakarta Naik hingga 30 Persen
Awaludin memperkirakan gelombang migrasi penduduk ke ibu kota akan mengalami peningkatan 20 hingga 30 persen dengan memanfaatkan momentum pasca Lebaran 2023.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta mencatat, sekitar ratusan orang mulai berdatangan ke Ibu kota usai libur Lebaran 2023. Mereka berasal dari luar Jakarta.
"Berdasarkan data Disdukcapil DKI Jakarta, pada 26-28 April 2023, total pendatang baru yang telah tercatat sebanyak 865 orang, dengan rincian 848 orang migrasi permanen dan 17 orang migrasi non-permanen," ungkap Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awalludin melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/4).
Awaludin mengatakan, pihaknya mewajibkan pendatang baru melapor ke pihak RT atau RW. Selama ini, pendataan warga baru melalui operasi Yustisi dengan mencatat lewat Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Kami bersama dengan pengurus RT/RW dan kader Dasawisma mensosialisasikan kepada warga, semisal ada pendatang baru di lingkungan tersebut, maka diwajibkan melapor ke loket Dukcapil di kelurahan. Pengurus RT/RW dan kader Dasawisma akan memantau langsung, bagi pendatang yang tidak lapor, maka akan ditegur dan diminta lapor diri segera ke kelurahan,” jelas dia.
Gelombang Migrasi
Awaludin memperkirakan gelombang migrasi penduduk ke ibu kota akan mengalami peningkatan 20 hingga 30 persen dengan memanfaatkan momentum pasca Lebaran 2023.
Menurutnya, kedatangan sejumlah penduduk dari luar daerah Jakarta perlu diantisipasi untuk mencegah kemiskinan ekstrem dan stunting di Ibu Kota.
“Kota ini ke depannya akan bertransformasi menjadi kota global, layaknya kota-kota maju lainnya di dunia. Setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta menjadi pusat ekonomi-bisnis, sosial dan budaya. Karena itu, pastikan sudah memiliki pekerjaan pasti dan/atau keahlian, agar tidak menjadi PMKS di Kota Jakarta,” tegasnya.
Ia pun mengimbau, bagi pendatang baru untuk mempersiapkan persyaratan jaminan tempat tinggal serta memastikan memiliki pekerjaan layak selama berada di Jakarta. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta.
(mdk/tin)