Pemprov DKI Naikkan Nilai Bansos Tahap Dua Jadi Rp300 ribu
Untuk besaran Rp275 ribu terdiri dari beras 5kg ada dua buah, biskuit satu kaleng, makanan kaleng (sarden) empat kaleng, minyak 2 liter, terigu 1 kilogram dan bihun 2 buah.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Ika Yuli Rahayu menyatakan nilai satu paket bantuan sosial (bansos) sembako tahap dua mengalami kenaikan. Secara keseluruhan satu paket sembako tersebut sebesar Rp 300 ribu.
"Total nilai paket Rp275 ribu, ongkos peralatan dan kardus. Delivery, packaging Rp25 ribu," kata Ika saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (14/5).
Saat pendistribusian paket bansos tahap satu warga Jakarta hanya menerima dengan besaran Rp149.500. Untuk besaran Rp275 ribu terdiri dari beras 5kg ada dua buah, biskuit satu kaleng, makanan kaleng (sarden) empat kaleng, minyak 2 liter, terigu 1 kilogram dan bihun 2 buah.
"Total keseluruhan dengan biaya ongkir dan sebagainya Rp300 ribu," jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta mulai mendistribusikan sejumlah paket bantuan sosial (bansos) tahap dua ke beberapa wilayah Jakarta Timur.
Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring menyatakan pendistribusian paket bansos tersebut sudah dilakukan mulai pukul 10.00 WIB.
"Hari ini kami mendistribusikan di RW atau kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar Rebo dan Kecamatan Cipayung," kata Edison.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai data penerima bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
Dia menyebut dari jumlah total 2.153.196 kepala keluarga (KK), sebanyak 853.196 KK akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kami sudah rapat dengan Kemensos, alhamdulillah pemerintah pusat akan memberikan bantuan untuk 1,3 juta KK, sisanya 853.196 keluarga akan dibantu Pemprov DKI," kata Riza.
Selain itu kata dia, untuk pendistribusian akan dilakukan berdasarkan wilayah dan dilakukan waktu yang bersamaan. Kendati begitu, Riza belum dapat memastikan besaran paket bansos yang akan diterima masyarakat.
"Kami mengatur jumlahnya sama, besaran nilainya, waktunya sama, tempatnya diatur yang berbeda zonanya," jelas Riza.
(mdk/ray)