Pemprov DKI Mulai Kerja Serius Tangani Banjir pada 2021
Menurutnya, pembangunan infrastruktur banjir bisa meminimalisir risiko yang akan diakibatkan oleh banjir. Harapannya, warga bisa mengantisipasi dari jauh-jauh hari. Jika pembangunan infrastruktur rampung, maka dia yakin, dampak pengurangan banjir bisa dirasakan setidaknya 2-3 tahun lagi.
Pemprov DKI Jakarta akan serius menangani banjir mulai tahun depan dengan fokus membangun infrastruktur penanganan banjir. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.
Berdasarkan postur anggaran banjir 2021, kata Zita, sebagian besar diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur banjir. Sebab, Pemprov DKI Jakarta sadar bahwa infrastruktur berperan sangat penting untuk mencegah banjir.
"Intinya Pemprov DKI Jakarta baru mulai kerja serius itu tahun depan, dari postur anggaran banjir, mayoritas untuk pembangunan infrastruktur. Mungkin Pemprov akhirnya sadar dan belajar dari banjir 2020 awal tahun," kata Zita dalam keterangan resminya, Rabu (11/11).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur banjir bisa meminimalisir risiko yang akan diakibatkan oleh banjir. Harapannya, warga bisa mengantisipasi dari jauh-jauh hari. Jika pembangunan infrastruktur rampung, maka dia yakin, dampak pengurangan banjir bisa dirasakan setidaknya 2-3 tahun lagi.
"Tidak bosan-bosan saya mengingatkan, anggaran harus difokuskan ke pembangunan infrastruktur. Dampaknya untuk meningkatkan kapasitas air yang dapat ditampung," kata Zita.
Tingkatkan Penyerapan
Menurut dia, kapasitas sungai eksisting di Jakarta hanya 950 meter kubik per detik, sedangkan rata-rata debit air (banjir) tahunan mencapai 2.100 hingga 2.650 meter kubik per detik.
"Bahkan awal 2020 mencapai 3.389 meter kubik per detik, jadi fokus disitu," ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta juga akan meningkatkan lahan penyerapan air hujan. Zita yakin bahwa Pemprov sudah mengetahui luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta yang hanya 9,98 persen. Padahal kata Zita, Jakarta setidaknya membutuhkan lahan RTH sebesar 30 persen untuk betul-betul bisa menyerap air hujan.
Menurutnya, jika mengandalkan sumur resapan saja, maka tetap tidak akan mampu menyerap air hujan dengan intensitas yang tinggi.
"kalau mengandalkan sumur resapan, yang nyatanya baru di bangun 1.772 titik dari 1,8 juta titik yang di butuhkan, tentu itu hal mustahil untuk menghilangkan genangan dalam enam jam," kata dia.
"Ada beberapa rekomendasi lainnya yang lengkap, sedang disusun pansus banjir dan insya Allah selesai bulan ini," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, banjir di Jakarta harus surut dalam waktu enam jam. Durasi enam jam tersebut, kata Anies, merupakan salah satu indikator kesuksesan penanganan banjir suatu kota saat musim hujan. Indikator lainnya adalah tidak adanya korban jiwa.
Seperti yang diketahui,anggaran yang telah disiapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 mencapai Rp 4,05 triliun. Yang mana sebesar Rp 3,1 triliun merupakan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sisanya dari APBD DKI Jakarta.