Pemprov DKI gandeng BPN sertifikatkan lahan di Ibu Kota
Pemprov DKI gandeng BPN sertifikatkan lahan di Ibu Kota. Ahok mengatakan kerja sama ini sangat baik bagi pengelolaan aset milik Pemprov DKI. Mengingat masih ada aset-aset tanah yang belum memiliki sertifikat atau berstatus Akta Jual Beli bahkan girik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan sertifikasi lahan. Harapannya satu tahun ke depan seluruh lahan di ibu kota sudah bersertifikat.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kerja sama ini sangat baik bagi pengelolaan aset milik Pemprov DKI. Mengingat masih ada aset-aset tanah yang belum memiliki sertifikat atau berstatus Akta Jual Beli bahkan girik.
"MoU tadi memastikan semua aset DKI yang belum bersertifikat, akan mulai disertifikasi," katanya di Kantor BPN, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengharapkan, semua lahan di Jakarta terdata dengan baik pemiliknya. Terlebih saat ini masih banyak lahan yang menjadi sengketa.
"Saya mau, nggak ada sejengkal tanah DKI yang tidak bersertifikat. Mana milik negara dan warga itu datanya jelas," terangnya.
Selain itu, Basuki atau akrab disapa Ahok ini meminta kepada warga Jakarta untuk tidak menggunakan calo dalam mengurus sertifikat. Sebab dengan adanya kerja sama ini pihaknya berjanji akan mempermudah semua pengurusan sertifikat.
"Kalau mau urus tanah jangan cari calo, kami semua urus dengan baik," tegasnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, kerja sama ini juga menunjang program nasional. Ditargetkan, pada 2025 seluruh aset di Indonesia bisa tercatat.
"Ini untuk legalisasi aset, jadi semua tanah di DKI yang belum ada sertifikat dalam satu tahun dari sekarang bisa disertifikasi," terangnya.
Dia mengharapkan, masyarakat jika ada oknum BPN yang masih bermain pungutan liat (pungli) untuk dilaporkan. Pihaknya berkomitmen akan melakukan tindakan tegas hingga pemecatan.
"Kalau masih ada oknum yang bermain, laporkan saja. Kami justru senang jika ada yang melaporkan," tutup mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini.
(mdk/hhw)