Pemprov DKI ajukan Rp 16,3 miliar untuk karang taruna

Mulai tahun depan, Mariana menjelaskan, kebijakan tersebut bakal dirubah lantaran Anies Baswedan ingin kegiatan karang taruna juga menggerakkan kegiatan kewirausahaan.

2018-10-26 01:32:00

Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta memasukkan anggaran sebesar Rp16,3 milliar dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019 untuk Unit Karang Taruna (UKT) tingkat RW.

Plh Kepala Dinas Sosial Mariana menjelaskan, dana tersebut akan dibagi merata pada semua UKT tingkat RW. Angka itu sendiri didapatkan karena rencana awalnya semua UKT bakal diberikan anggaran sebesar Rp 250 ribu per bulan, namun akhirnya Gubernur DKI Jakarta menambahkan anggaran itu menjadi Rp 500 ribu per bulan.

"Karena berbagai pertimbangan, kemudian anggaran itu ditambah sama Gubernur jadi Rp 500 ribu," katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (25/10).

Dia mengungkapkan, sebelumnya Pergub nomor 8 tahun 2012 tentang karang taruna, dana tersebut hanya diberikan untuk tingkat provinsi.

Mulai tahun depan, Mariana menjelaskan, kebijakan tersebut bakal dirubah lantaran Anies Baswedan ingin kegiatan karang taruna juga menggerakkan kegiatan kewirausahaan.

"Gubernur ingin kegiatan karang taruna, tidak hanya menyangkut kegiatan sosial, budaya dan kemasyarakatan tapi juga kewirausahaan hingga tingkat RW," jelasnya.

Kendati dianggarkan per bulan, dia mengatakan, anggaran tersebut tidak bisa dicairkan setiap bulan, tapi pencairannya dilakukan per enam bulan sekali.

"Nanti dananya dititip di kelurahan," kata dia.

Akan tetapi, Mariana mengakui, karena cantelan hukum anggaran ini belum ada dalam Pergub nomor 8 tahun 2012 tentang Karang Taruna, Anies berencana untuk merevisi Pergub tersebut.

(mdk/fik)