Pemerintah Diminta Buka Hotline Cegah Kartel Kremasi Terulang

Menurut YLKI, selama satu tahun pemerintah mengatasi pandemi, penanganan yang dilakukan cenderung bersifat bottom up. Artinya baru bertindak setelah terjadi satu peristiwa. Padahal idealnya, imbuh Rio, pemerintah dapat mengantisipasi adanya hal tidak diinginkan selama masa pandemi.

2021-07-22 17:24:55

Pungutan Liar

Anggota Tim Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priyambodo mendorong pemerintah membuat posko pengaduan pelayanan terkait penanganan Covid-19. Usulan ini menyikapi peristiwa kartel kremasi yang terjadi di Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Rio mengatakan, selama ini tidak ada layanan hotline atau call center khusus pelayanan Covid yang dibuat pemerintah. Padahal sangat penting agar masyarakat bisa melaporkan sejumlah permasalahan selama masa penanganan Covid-19 seperti prosedur pemakaman, harga oksigen, obat-obatan dan lainnya.

"Pemerintah harus membuat posko pengaduan layanan jadi apapun yang terjadi bukan hanya kremasi tapi pengaduan komoditas lain di masa pandemi ini," ucap Rio, Kamis (22/7).

Rio berpendapat, selama satu tahun pemerintah mengatasi pandemi, penanganan yang dilakukan cenderung bersifat bottom up. Artinya baru bertindak setelah terjadi satu peristiwa. Padahal idealnya, imbuh Rio, pemerintah dapat mengantisipasi adanya hal tidak diinginkan selama masa pandemi.

Dengan begitu, kata Rio, segala bentuk kecurangan atau tindakan yang merugikan masyarakat luas akibat penanganan Covid-19 bisa diantisipasi sebaik mungkin.

"Dengan buat hotline khusus, tidak hanya di Jakarta yah tapi untuk nasional, pemerintah bisa mendengar dan bisa langsung memantau. Dan ini seharusnya pemerintah lebih dulu bergerak bukan setelah ada kejadian seperti ini baru bergerak," pungkasnya.

Keluhan terkait mahalnya kremasi saat pandemi Covid-19 disampaikan seorang warga Jakarta Barat, Martin. Pada 12 Juli 2021, ibu mertua Martin meninggal dunia di salah satu Rumah Sakit (RS). Saat berduka, Martin sempat dihampiri petugas yang mengaku dari Dinas Pemakaman DKI Jakarta. Petugas menawarkan bantuan untuk mencarikan krematorium.

Hanya saja kremasi saat itu hanya dapat dilakukan di Karawang, Jawa Barat dengan tarif Rp48,8 juta. Martin terkejut dengan nominal yang disebutkan.

Sebab proses kremasi untuk kakaknya yang meninggal beberapa pekan lalu tidak mencapai Rp10 juta. Bahkan dua anggota kerabatnya yang kremasi akibat Covid-19 hanya Rp24 juta per orang.

"Kami terkejut dan mencoba menghubungi hotline berbagai Krematorium di Jabodetabek, kebanyakan tidak diangkat sementara yang mengangkat jawabnya sudah full," kata Martin saat dikonfirmasi, Minggu (18/7).

Dianggap tarifnya terlalu tinggi, Martin sempat menanyakan kepada pengurus kremasi sang kakak beberapa waktu lalu. Ternyata tarifnya pun begitu tingginya.

Lalu mereka menawarkan kremasi di Cirebon, Jawa Barat dengan tarif Rp45 juta yang dapat dilakukan pada keesokan harinya.

Lantaran terdesak pihak RS minta jenazah segera dipindahkan, Martin menyanggupi tawaran kremasi di Karawang. Namun, saat itu petugas menyatakan sudah penuh dan akhirnya menyanggupi yang di Cirebon.

(mdk/lia)