PDIP DKI Soroti Perencanaan APBD 2020 Tidak Transparan

Padahal semenjak tahun 2016, Pemprov DKI sudah melakukan inisiatif untuk transparansi dengan membuka akses kepada publik mengenai rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), sampe fase akhir (RAPBD). Jadi ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.

2019-10-30 17:37:18

APBD DKI

Partai Demokrasi Perjuangan mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera membuka akses publik ke website ebudgeting apbd.jakarta.go.id secepatnya. Pasalnya hingga kini banyak anggaran siluman yang muncul dalam penajaman rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.

"Lebih baik akses ke publik segera dibuka, kami sudah minta hal ini segera dibuka dari awal Oktober yang lalu, tapi Pemprov tetap bergeming untuk menutup akses publik kepada KUA-PPAS," kata anggota DPRD Fraksi PDIP, Ima Mahdiah di Jakarta, Rabu (30/10).

Selain mengenai akses yang tertutup, PDIP juga menyorot mengenai banyaknya anggaran yang aneh dan tidak cermat, seperti anggaran penggunaan influencer luar negeri sebesar Rp5 miliar, anggaran lem sebesar Rp82 miliar, dan juga pembuatan jalur sepeda yang tiba-tiba saja naik dari Rp4,4 miliar menjadi Rp73 miliar.

"Pak Gubernur seharusnya membuka lebar-lebar akses informasi terkait KUA-PPAS, karena waktu yang semakin sempit akhir November sudah harus selesai, maka akan lebih baik jika banyak pihak yang membantu menyisir anggaran," tutup Ima.

(mdk/fik)