Kasus dugaan korupsi lahan Sumber Waras, Ahok penuhi panggilan BPK

Ahok ingin memberikan informasi detil soal kasus yang turut menyeret namanya itu.

2015-11-23 09:31:31

Ahok

Agar kasus dugaan penyalahgunaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras tak berlarut-larut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Ahok ini ingin memberikan informasi detil soal kasus yang turut menyeret namanya itu.

"Dia (BPK, Red) mau minta keterangan soal Rumah Sakit Sumber Waras, suratnya. Kan dia udah mintai keterangan dari sekda, bekas Bappeda, dari BPKAD, bekas kepala dinas, Kepala Dinas Kesehatan, dan dia juga udah turunin lebih dari 100 orang lebih, mungkin melebihi periksa Bank Century ini. Udah periksa 60 hari, perpanjang 20 hari, ya mungkin terakhir mau tanya sama saya," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (23/11().

Dengan kehadirannya itu, Ahok mengaku tak mau proses pembelian lahan Sumber Waras itu menggantung. Jika itu terjadi, dia meyakini bisa menjadi senjata bagi lawan-lawan politik untuk menjatuhkan namanya.

"Jangan gantung-gantung, kan lucu. Nanti yang gantung-gantung dipakai bahan orang buat kampanye lagi," sahutnya.

Ahok mengaku tidak mempersiapkan apapun dalam pemeriksaannya itu, sebab dia yakin proses pembelian lahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. "Orang prosesnya bener, terang, jelas, selesai kok. Mereka aja yang tendensius," tutupnya.

Masalah yang membelit Ahok ini bermula dari BPK yang mempersalahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membeli lahan RS Sumber Waras terlampau mahal dan tak sesuai dengan harga pasaran. Sedangkan Ahok berkeyakinan pembelian tersebut sesuai aturan.

Setelah melakukan pemeriksaan selama 60 hari ditambah perpanjangan 20 hari, BPK menyatakan pembelian lahan RS Sumber Waras tidak berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Namun, lembaga ini menyebut telah terjadi inkonsistensi rencana peruntukan bangunan di atas tanah tersebut.

Sebab, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014, Pemprov DKI berencana mengambil alih lahan tersebut untuk membangun rumah sakit khusus kanker. Sedangkan menurut rencana awal rumah sakit itu diperuntukan untuk jantung dan kanker.

(mdk/tyo)