Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI Masih Koordinasi dengan Kementerian PUPR

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung.

2021-02-23 16:02:25

Banjir Jakarta

Usai dilantik sebagai Kepala Dinas SDA, Yusmada mengatakan pembebasan lahan untuk sungai Ciliwung mempertimbangkan lokasi prioritas.

"Di daerah-daerah yang ada rawan, kita kerjasama dulu dengan pusat, nanti kita tentukan daerahnya per poinnya, prioritas," kata Yusmada, Selasa (23/2).

Yusmada menegaskan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum mengingat kewenangan normalisasi sungai Ciliwung sekarang berada di pemerintah pusat. Sementara tugas Pemprov DKI adalah menyediakan lahan untuk normalisasi.

Data terbaru, Pemprov DKI telah membebaskan lahan sepanjang 340 meter untuk kali Sunter Jakarta Utara, Ciliwung Jakarta Timur.

"Tahun lalu kita sudah ada 340 m yang sudah kita selesaikan di Ciliwung dan di Sunter dan tahun ini akan ada anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk bebaskan kali kali itu dengan waduk-waduk," ucapnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Syarif memperkirakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan akan cair pada awal Maret 2021. Ia menyebutkan saat ini, Pemprov DKI masih dalam tahap negosiasi dengan warga pemilik bangunan di bantaran sungai.

"2021 sedang berjalan, sebutnya itu sedang negosiasi harga. Saya perkirakan bulan awal Maret sudah bisa ditransfer dari pusat," kata Syarif, Rabu (16/2).

Politikus Gerindra itu menyebutkan untuk pengerjaan pembebasan lahan pada 2021, DKI mendapat suntikan dana bersifat pinjaman sekitar Rp 1 triliun.

Sebenarnya, imbuh Syarif, pembebasan lahan yang akan dikerjakan pada 2021 merupakan program 2020. Namun eksekusi pembebasan lahan tertunda akibat pandemi Covid-19 dan banyaknya peta inventaris oleh Pemprov DKI.

"Sejak akhir 2020 dari September itu sudah bergerak itu negosiasi peta inventaris tapi ada yang kekurangan berkas kemudian terpending. Kalau pembebasan lahan sulit sulit gampang. Gampangnya itu ada uangnya, sulitnya cross check dokumen dokumen bermasalah," tandasnya.

(mdk/bal)