Mobilisasi isu agama di Pilgub DKI tak sehat buat demokrasi

Mobilisasi isu agama di Pilgub DKI tak sehat buat demokrasi. Pengamat Politik dari LIPI, Syamsuddin Haris mengatakan, mengakomodasi isu-isu agama dan sektarian dalam Pilkada, hanya akan menghambat proses membangun demokrasi yang mendidik bagi masyarakat.

2017-03-24 17:42:00

Pilgub DKI

Sejumlah pihak menyayangkan isu agama yang masih saja ramai dalam pertarungan Pilgub DKI 2017. Mulai dari penistaan agama, melarang menyalatkan jenazah, sampai isu akan diterapkannya Perda Syariah di Jakarta.

Pengamat Politik dari LIPI, Syamsuddin Haris mengatakan, mengakomodasi isu-isu agama dan sektarian dalam Pilkada, hanya akan menghambat proses membangun demokrasi yang mendidik bagi masyarakat. Isu penerapan aturan yang mengedepankan golongan tertentu ini sangat bertentangan dengan latar belakang Jakarta yang justru sangat majemuk.

"Bagaimanapun, Jakarta ini kan bukan untuk satu agama atau golongan saja. Jakarta juga cerminan Indonesia yang menaungi berbagai golongan," kata Syamsuddin saat dihubungi wartawan, Jumat (24/3).

Syamsuddin menegaskan, pertarungan politik dengan membawa agama sangat tidak sehat. Harusnya, pesta demokrasi berjalan jujur dan adil.

"Poin pentingnya, memobilisasi isu agama atau sektarian itu tidak sehat. Tidak mendidik dalam proses demokrasi masyarakat kita," kata Syamsuddin.

Terlebih soal isu Perda Syariah Islam di Jakarta, menurut dia, hal ini bertentangan dengan kemajemukan Indonesia. "Ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar negara kita yang menaungi semua golongan," kata Syamsuddin.

Belakangan, perbincangan tentang kontrak politik yang memuat penerapan nilai-nilai syariat Islam jika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ramai di media sosial. Kubu Anies Baswedan sendiri telah membantah akan menerapkan Perda Syariah Islam jika sukses menumbangkan petahana Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua pada 19 April nanti.

(mdk/rnd)