Menelusuri anggaran pengadaan lift dan renovasi rumah dinas Gubernur Anies

Bola panas munculnya anggaran pengadaan lift dan renovasi rumah dinas gubernur, dilempar ke Kementerian Dalam Negeri.

2018-01-25 06:05:00

APBD DKI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 kembali disorot. Ini setelah munculnya anggaran pengadaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertahanan untuk merenovasi rumah dinas gubernur. Anggaran itu tercantum di situs LKPP.

Ada empat poin pekerjaan yang diajukan untuk pengerjaan pada Februari dan Maret 2018. Mulai dari pelaksanaan pengawasan rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur yang nilainya mencapai Rp 145.629.000. Lalu belanja modal pengadaan alat pendingin dan mesin pompa air rumah dinas gubernur Rp 134.310.000, kemudian untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur sebesar Rp 1.383.688.903. Terakhir, pengadaan elevator seharga Rp 750.200.000. Khusus untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi atau renovasi dan pengadaan elevator akan dilakukan dengan sistem lelang umum

Anggaran ini menimbulkan tanda tanya. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku baru mengetahui ada anggaran pengadaan lift yang masuk dalam pagi anggaran renovasi rumah dinas gubernur. Dari informasi yang diperoleh Anies, Dinas Cipta Karya yang memasukkan anggaran itu tanpa sepengetahuannya.

"Untung ketemu tuh. Jadi kita tahu. Jadi kemudian saya bilang Pak Sekda ini apa, Pak Sekda bilang ini sudah yang kedua kalinya pak. Tahun lalu juga pernah kejadian seperti ini, setahu saya tidak ada renovasi besar, enggak sama sekali. Pak sekda cerita tahun lalu malah mau renovasi besar untuk mengganti apa marmer. Jadi sudahlah jangan coba-coba masukin anggaran," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1).

Lantas, dari mana anggaran tersebut muncul? Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta justru membantah ada pengajuan anggaran renovasi dari Dinas Cipta Karya. Dia mengatakan, dalam rapat APBD DKI 2018 lalu, tidak pernah ada pembahasan pengadaan lift dan renovasi rumah dinas gubernur.

"Tidak ada dari dinas. Kalau ada pasti kami coret permintaan itu," ujar anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus saat berbincang dengan merdeka.com, semalam.

Anggaran itu pasti dicoret lantaran DPRD menilai rumah dinas gubernur masih layak dan tidak perlu direnovasi. Termasuk penambahan lift. "Itu pemborosan namanya," tegasnya.

Bahkan, lanjut Bestari, Kepala Dinas Cipta Karya justru menyatakan rumah dinas gubernur masih bagus dan tak perlu renovasi. Dia mencontohkan saat mencoret rencana penggantian marmer rumah dinas gubernur. Rencana ganti marmer yang dimasukkan dalam APBD tahun lalu itu dicoret lantaran marmer di rumah dinas masih sangat bagus. Bahkan masuk kategori antik dan harganya bisa tak ternilai.

Politisi Partai NasDem ini mengaku bingung jika Pemprov DKI mencoba mengutak-atik anggaran dengan memasukkan rencana pengadaan lift untuk rumah dinas gubernur. Sebab, rumah dinas yang terletak di Jalan Taman Suropati itu tak membutuhkan lift. Di rumah dinas itu ada lantai basement yang terletak di bagian belakang. Dekat dapur. Di situ ada enam anak tangga. Sehingga tidak membutuhkan lift.

"Dan sepertinya gubernur juga enggak akan masuk-masuk sampai ke dapur. Saya enggak ngerti, engga masuk akal," ucapnya.

Karena itu Bestari kembali menegaskan, baik di rapat komisi maupun di badan anggaran, tidak sekalipun membahas renovasi rumah dinas gubernur dan pengadaan lift. Namun tidak menutup kemungkinan anggaran siluman itu muncul di proses yang lain. Seperti halnya dana TGUPP yang muncul di Bappeda. Bola panas anggaran siluman ini dilempar ke Kementerian Dalam Negeri.

"Ada proses yang tidak lagi terbahas ketika ada perubahan di Kemendagri. Sehingga di Kemendagri yang paling layak ditanyakan," ucapnya.

Dia menjelaskan, setelah pembahasan dan persetujuan di tingkat DPRD DKI, ada proses di mana anggaran itu di bawa ke Kementerian Dalam Negeri. Bisa saja, celah memasukkan anggaran siluman itu muncul di sana.

"Kalau ada nego-nego, lobi-lobi, kita enggak tahu. Mungkin di sana ada utak-atik. Apalagi setelah dari kemendagri enggak ada lagi pembahasan di DPRD," katanya.

(mdk/noe)