Menanti Besaran Tarif MRT

Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung mengatakan, ketiga tarif yang diusulkan tersebut sebenarnya telah sesuai dengan kemampuan dan kemauan masyarakat Jakarta. Namun, dia mengingatkan, tetap saja Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi untuk tarif perkilometer tersebut.

2019-03-25 09:03:00

MRT

DPRD DKI Jakarta rencananya hari ini, Senin (25/3), akan melakukan pembahasan mengenai tarif Mass Rapid Transit (MRT). Walaupun sebelumnya telah ada tiga usulan tiga tarif untuk transportasi berbasis rel tersebut, Rp 8.500, Rp 10.000 dan Rp 12.000.

"Sebenarnya kalau tarif yang menentukan itu Gubernur, tapi karena ada PSO (Public Service Obligation) maka harus dibahas bersama dengan DPRD. Karena APBD akan digunakan," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/3)

Dia mengungkapkan, PT MRT tidak bisa hanya mengandalkan pemasukan perusahaan hanya melalui tiketing. Menurutnya, iklan yang ada di MRT, serta pemanfaatan lahan stasiun bisa menjadi tambahan.

"Selalu disampaikan jangan pemasukan jangan hanya dari tiket, tapi pemasukan lain. Iklan yang di pasang di situ sudah banyak iklan. Pemanfaatan stasiun untuk disewakan juga pemasukan. Kalau dari tiket di seluruh dunia itu subsidi. kalau baru pasti subsidi, itu tidak ada yang hanya mengandalkan tiket," tutupnya.

Sebelumnya, Komisi B dan C DPRD DKI menggelar rapat terlebih dulu memutuskan besaran tarif MRT itu. Setelah diputuskan mengenai besaran tarif MRT itu, pihaknya akan mengajukan hasilnya ke Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).

Ketua Komisi C DKI Jakarta, Santoso pun memastikan pada hari ini pihaknya rampung memutus besaran tarif Ratangga MRT itu. Menurutnya tak menjadi masalah bila diresmikan, namun belum ada tarif yang resmi, karena saat ini masih gratis.

Sementara itu, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, masih bisa menambahkan besaran anggaran untuk subsidi tarif transportasi (MRT) dan light rail transit (LRT). Caranya, dengan masukannya di APBD Perubahan DKI 2019.

"Kalau (subsidi) kurang, nanti di (APBD) perubahan diajukan," katanya saat dihubungi, Kamis (21/3).

Saat ini, Pemprov DKI mengalokasi subsidi tarif untuk masing-masing moda transportasi tersebut senilai Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT. Angka tersebut berpatok pada rencana tarif rerata MRT Rp 10.000 per penumpang dan Rp 6.000 per penumpang untuk LRT.

Selain tambahan subsidi, lanjut Suhaimi, pihaknya tengah mengusulkan tarif gratis untuk moda transportasi tersebut khusus bagi warga ber-KTP DKI. Alasannya, sebagai stimulasi warga Ibu Kota agar berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Rekomendasi akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI untuk kemudian diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab)," tutupnya.

(mdk/fik)