Lulung: Wali Kota Jakbar anggaran operasional Rp 4 M, buset dah!

Lulung mengingatkan, Kemendagri telah melarang anggaran operasional karena tidak memiliki dasar hukum.

2015-03-18 06:45:00

Dana siluman APBD DKI

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Abraham Lunggana kembali mencecar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015. Dia mempertanyakan adanya anggaran operasional untuk enam wilayah yang mencapai Rp 21,1 miliar selama setahun.

Abraham atau akrab disapa Lulung menegaskan, anggaran operasional dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya karena tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan anggaran tersebut.

"Di halaman 22, Kemendagri larang dana operasional wali kota. Ini dibacain dong. Wali kota Jakarta Barat operasionalnya Rp 4 miliar per tahun, buset dah!" ungkapnya kaget‎ dalam rapat pembahasan hasil evaluasi Kemendagri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).

Belum puas, politisi PPP ini meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membuka halaman 28 dalam draf evaluasi Kemendagri. Karena ada anggaran kegiatan 'dukungan pelaksanaan penanganan segera' untuk 30 kelurahan.

‎Lulung mempertanyakan adanya nomenklatur 'penanganan segera' yang ada dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. Karena kegiatan tersebut dianggarkan mencapai sekitar Rp 2-3 miliar.

"Ini kok nggak dibahas? Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Segera. Buset sampai Rp 2,687 miliar untuk Kelurahan Gelora. Ini kelurahan kaya, untuk apa? Anggaran segera! Apa ada domain kepentingan gubernur?" tanya Lulung.

(mdk/bal)