Lulung minta Pemprov DKI bedakan tanah negara dan aset pemerintah
Lulung sebut Pemprov DKI tak berhak menggusur orang-orang yang tinggal di tanah negara.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung mempertanyakan langkah Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran Kawasan Pasar Ikan Jakarta Utara. Lulung mengatakan, Pemprov harus dapat mengklasifikasikan mana tanah milik negara dan aset Pemerintah.
"Pemprov DKI harus dapat mengklasifikasikan mana tanah yang namanya milik negara dan mana yang namanya aset pemerintah. Anda bisa lihat sendiri gubernur menggunakan apa kepada rakyat ini," kata Lulung, Kamis (14/4) di Universitas Negeri Jakarta.
Dia menjelaskan, tanah yang menjadi aset Pemerintah itu yang merupakan hak Pemerintah dan ada inventarisnya. Sedangkan tanah milik negara itu merupakan tanah kosong yang tidak dikelola negara sehingga ditempatkan oleh masyarakat.
"Tanah milik negara itu kan kosong jadi ditempatkan oleh masyarakat sehingga di situ ada RT/RW, ada listrik, ada air di situ, ada orang cari makan kemudian jadi ada nilai ekonominya. Maka tidak boleh saling gusur. Jadi harus cerdas mana tanah milik negara dan aset pemerintah," tuturnya.
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran Pasar Ikan Jakarta Utara pada tanggal 11 April 2016. Ratusan warga menolak dipindah ke rumah susun yang disediakan Pemprov DKI. Mereka lebih memilih tinggal di perahu.
Baca juga:
Tolak digusur, warga komplek TNI ngadu ke Komnas HAM
Sudah disewa, kios pedagang keramik di Banyumas tetap digusur
Perseteruan panjang Ratna Sarumpaet versus Ahok
Pasca penggusuran, warga pasar ikan pilih tidur di Musala dan kapal
Jelang pembongkaran prostitusi Dadap, Pol PP rutin gelar razia kos
Korban penggusuran Pasar Ikan bertahan di atas perahu
Ricuh, warga Pasar Ikan dan polisi saling dorong