Lelang ERP, Pemprov DKI Tunggu Fatwa Kejaksaan Agung

Terkait beberapa perusahaan penyedia teknologi yakni QFree dan Kapsch TrafficCom yang mundur dari proyek ERP, dia tidak menjelaskan lebih lanjut masalah itu. Anies justru menduga ada masalah yang terjadi sehingga menyebabkan dua perusahaan itu mundur.

2019-01-15 20:49:57

ERP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, lelang proyek sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih menunggu fatwa dari Kejaksaan Agung. Karena dia tidak menginginkan nantinya program pembatasan kendaraan itu akan bermasalah.

"Kenapa kita minta kepada Kejaksaan? karena justru supaya ada kepastian. Jangan sampai di kemudian hari kami yang nanti bermasalah," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/1).

Hal itulah yang membuat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Lantaran dia khawatir menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kita ingin sekali keputusan besar seperti ini adalah keputusan yang tata kelolanya itu benar," ujarnya.

Untuk itu, Anies menyebut akan menunggu prosedur untuk proses lelang berikutnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan rencananya akan menerapkan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau "Electronic Road Pricing" (ERP) selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Ini bagian dari evaluasi teknis, tentunya kita tidak uji coba dalam teknologi, tapi lebih ke membuktikan apa yang sudah disampaikan dalam dokumen masing-masing calon penyedia. Dari panitia lelang uji cobanya selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Namun, panitia lelang menunda uji coba ERP yang semestinya dilakukan pada Rabu (14/11).

(mdk/fik)