LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. JAKARTA

Khofifah ingatkan Sandiaga soal potensi tumpang tindih program DKI dan pusat

Warga yang tidak teregistrasi merupakan salah satu bagian warga yang tak memiliki kepemilik kartu sakti untuk kesehatan dan pendidikan itu. Bahkan, Khofifah menilai, mereka juga mudah diintervensi perlindungan sosialnya.

2018-01-05 19:19:49
Khofifah Indar Parawansa
Advertisement

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengingatkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan adanya potensi duplikasi data antara pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pernyataan tersebut disampaikan di kediamannya, Jalan Widya Chandra IV Nomor 18, Jakarta Selatan.

"Lalu kemungkinan duplikasi warga DKI yang satu dapat KJS (Kartu Jakarta Sehat) lalu masih juga KIS (Kartu Indonesia Sehat). Dapat KJP, masih juga dapat KIP. Nah overlap seperti inilah yang kita juga berusaha untuk mencari solusi bersama, kita rapikan bersama, kita lakukan pemadanan kembali supaya ketepatan sasaran dari seluruh program perlindungan sosial ini bisa makin efektif," katanya, Jumat (5/1).

Selain itu warga yang tidak teregistrasi, dia menambahkan, juga masih akan ditemukan. Bukan saja warga yang tidak punya KTP, tetapi bisa juga mereka yang belum mengupdate lagi identitasnya.

Advertisement

"Data yang disampaikan Pak Wagub unregistered people itu sangat mungkin kita temukan, bukan berarti mereka tidak punya KTP. Sangat mungkin mereka punya KTP tapi sudah tidak diupdate. Mereka tidak terdata sebagai warga DKI," ungkapnya.

Warga yang tidak teregistrasi merupakan salah satu bagian warga yang tak memiliki kepemilik kartu sakti untuk kesehatan dan pendidikan itu. Bahkan, Khofifah menilai, mereka juga mudah diintervensi perlindungan sosialnya. Sebab itu, Kementerian Sosial dan Pemprov DKI merasa penting melakukan penyisiran dan pemuktahiran data yang lebih baik lagi.

"Inilah pentingnya kita saling menyisir supaya prog perlindungan sosial sedapat mungkin makin disetarakan perlakuannya dengan mereka yang teregister dan mereka yang tidak teregistrasikan," tutupnya.

Advertisement

Baca juga:
Penataan PKL Kota Tua dimulai pekan depan
Sandiaga sebut pengadilan satu-satunya cara selesaikan kasus Sumber Waras
Bos BI: Rumah di bawah Rp 350 juta per unit sulit diwujudkan di Jakarta
Sandiaga Uno datangi Kementerian BUMN, ini tujuannya
Gaji ketua TGUPP bidang korupsi Rp 41 juta, Anies sebut masih kalah sama camat

(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.