Ketua BPK bersikeras ada kejanggalan pembelian lahan Sumber Waras

Meskipun lahan sudah dibeli oleh Pemprov DKI namun saat ini masih dimanfaatkan oleh pihak penjual.

2016-04-16 15:27:00

Korupsi Sumber Waras

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar bersikeras mencium kejanggalan dalam jual beli lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Ia menyebut pembayaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk peralihan hak tanah seluas 3,6 hektar terhadap Yayasan Kesehatan Sumber Waras tak lazim.

Ia menyebut kejanggalan terlihat tak hanya terkait pembayaran yang menggunakan cek tunai, melainkan waktunya pun janggal.

"Bahwa diakhir Desember, 31 Desember 2014, jam 7, ada bukti cek tunai, jam 7 sekian detik. Kenapa ini seperti dipaksakan?" ujar Harry di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).

Selain itu, lanjut Harry, pembayaran peralihan lahan yang dilakukan di akhir bulan Desember pun terkesan dipaksaan.

"Kenapa (dipaksakan), memang itu kalau lewat dari jam 12, pembayaran setelah itu tidak sah. Tapi kenapa di bayar sebelum tutup buku? (Tutup buku) 25 Desember, artinya pemprov DKI sudah pada posisi debit, tapi objek lahan belum masuk asset DKI, karena sampai hari ini belum dikuasai pemprov DKI," jelasnya.

Ia lantas membandingkan transaksi yang dilakukan PT Ciputra Karya Unggul (CKU) dengan Yayasan Sumber Waras (YKSW) dimana terikat kontrak perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) No. 7 tertanggal 14 November 2013 tentang lahan RSSW seluas 3,6 ha berstatus hak guna bangunan (HGB), dimana pihak CKU hanya memberikan perikatan sebesar 8 persen, bandingkan dengan Pemprov DKI sudah melakukan pembayaran secara tunai 100 persen, padahal serah terima baru tahun 2018.

Harry pun menyayangkan, meskipun lahan sudah dibeli oleh Pemprov DKI namun saat ini masih dimanfaatkan oleh pihak penjual dalam hal ini Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras.

(mdk/rhm)