Jokowi diminta ubah program KJP agar tak mentok sampai SMA

Jika diperlebar hingga S1, S2 bahkan S3 maka tenaga yang disiapkan kelak bisa memajukan Jakarta.

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum optimal jika hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut lantaran sekolah tingkat menengah atas hanya akan menghasilkan tenaga kerja pelaksana.

"Dengan dana APBD yang mencapai triliyunan seharusnya program KJP tidak berhenti sampai tingkat SMA," ujar Direktur Pendidikan dan Otda Celgor Usman Ismail dalam diskusi yang bertajuk 'Transparansi APBD Prov DKI Jakarta' di aula gedung Dinas Kebersihan, Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (21/12).

Usman menilai sebanyak apapun biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk program pendidikan, maka hanya berhasil menyiapkan ribuan orang sebagai tenaga kerja. "Hanya menyiapkan tenaga pelaksana bukan Think Thank. Jadi ujung-ujungnya ya sebagai buruh lagi buruh lagi," tuturnya.

Dana APBD yang dinilai mencapai angka triliyunan rupiah tersebut, lanjut Usman, akan sangat berguna jika penerima KJP bisa disekolahkan hingga perguruan tinggi. "Jika diperlebar hingga S1, S2 bahkan S3 maka tenaga yang disiapkan kelak bisa memajukan Jakarta," ucapnya.

"Mumpung Jokowi didukung masyarakat, dana APBD yang ada dioptimalkan dengan sumber daya maka akan besar hasilnya," tandasnya.(mdk/ian)