Ini solusi Anies jika kenaikan UMP tak sesuai ekspektasi buruh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan para pekerja alias buruh mendapatkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan subsidi pemerintah lewat kartu pekerja. Anies mengatakan, apabila kenaikan UMP nanti tidak sesuai ekspektasi buruh, maka Pemprov DKI telah menyiapkan solusi yakni meringankan biaya hidup di DKI.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan para pekerja alias buruh mendapatkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan subsidi pemerintah lewat kartu pekerja. Anies mengatakan, apabila kenaikan UMP nanti tidak sesuai ekspektasi buruh, maka Pemprov DKI telah menyiapkan solusi yakni meringankan biaya hidup di Jakarta.
"Persoalannya bukan ekspektasi, persoalan bagaimana para pekerja di Jakarta yang menghadapi biaya hidup tinggi bisa diringankan kembali, cara meringankan ada dua. Satu dengan meningkatkan pendapatan, dua dengan mengurangi pengeluaran. Yang kami lakukan untuk mengurangi pengeluaran sehingga UMP yang baru dengan tambahan dikurangi pengeluaran itu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/10).
Anies juga menjanjikan pekerja yang bergaji sampai di atas UMP 10 persen dapat mencicil rusun DP Rp 0. Rusun DP Rp 0 sendiri hanya bisa dinikmati pekerja yang berpenghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.
"Nanti ada plus-minus (hitungan gaji)," katanya.
Selain itu, khusus subsidi transportasi dapat dinikmati tidak hanya buruh ber KTP Jakarta saja.
"(Subsidi) transportasi bukan hanya bagi warga ber KTP DKI, tetapi bagi pekerja yang bekerja di wilayah Pemprov DKI meskipun KTP-nya bukan DKI," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Baca juga:
Anies umumkan UMP Jakarta 1 November 2018 diiringi Kartu Pekerja
Buruh diminta tak tuntut kenaikan UMP kelewat tinggi hindari aksi PHK
Pengusaha sepatu siap jalankan kenaikan UMP 8,03 persen di 2019
DPR minta pengusaha besar beri upah di atas UMP pada karyawannya
Jumat, Anies akan umumkan UMP DKI 2019
Apindo soal buruh tuntut UMP naik 25 persen: Naik 8,03 saja pengusaha teriak