Ini pengakuan rumah sakit yang mundur dari KJS

Saat masih menggunakan sistem Paket Pelayanan Esensial (PPE), pihak rumah sakit masih bisa mengatasi.

Sempat tersiar kabar ada 16 rumah sakit mundur dan tidak ikut menangani pasien pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS). Belakangan, dari 16 rumah sakit itu ada 14 rumah sakit yang menegaskan kembali menangani KJS.

Artinya, masih tersisa dua rumah sakit yang tidak menangani pasien pengguna KJS. Kedua rumah sakit itu adalah RS Thamrin dan RS Admira. Apa alasan mereka mundur dari KJS?

"Memang 1 April 2013 pemprov resmi menggandeng Askes untuk mengelola KJS. Dalam perhitungan gunakan INA CBG's, kita simulasi nilai pengganti ternyata tagihkan yang diganti oleh pemerintah sangat kecil sehingga terlalu berat buat kami. Dengan berat hati namun dengan terpaksa kita nyatakan tidak sanggup," kata Wakil Direktur Utama RS Thamrin Abdul Barry kepada merdeka.com, Rabu (22/5).

Barry membantah rumah sakit yang dipimpinnya hanya sekadar mencari untung dengan tidak ikut menangani KJS. Ia beralasan, rumah sakit yang ditanganinya ini adalah rumah sakit swasta.

"Kami tidak bisa rugi karena swasta kami harus memiliki dana yang cukup seperti peremajaan alat, teknologi berkembang dan harga alat mahal. Juga untuk biaya operasional. Kami tidak bisa rugi, bukan semata-mata cari untung tidak mesti begitu karena secara survive kita bertahan dan harus ada SHU," jelasnya.

Ia menjelaskan, saat masih menggunakan sistem Paket Pelayanan Esensial (PPE), pihak rumah sakit masih bisa mengatasi. Sebab selisih uang yang tidak kembali hanya dalam kisaran 10-15 persen.

"Namun ketika diganti dengan INA CBG's saat dihitung simulasi selisih mencapai 80 persen. Itu apabila pasien intensif. Waktu pertemuan kemarin, contoh ada sebuah RS swasta yang terima pasien intensif waktu itu habis dana Rp 120 juta. Ketika diinput menggunakan INA CBG's uang yang dibayar pemerintah haya Rp 10 juta saja," katanya.

Menurutnya, jika sistem pembayaran nanti direvisi maka ia memastikan RS Thamrin akan kembali ikut. "Jika masih seperti ini kami tidak sanggup, yang harus tidak dibayarkan. Jika nanti setelah direvisi masuk dan Pemprov menawarkan kami berkenan penyediakan, kami akan senang hati," ujarnya.(mdk/has)