Heru Rotasi 20 Pejabat Eselon II, DPRD DKI: Tak Diberi Tahu, Semacam Kucing-kucingan
Karyatin juga menyayangkan pelantikan tersebut dilakukan secara tertutup. Bahkan, pihaknya tak ada yang diundang.
Sebanyak 20 pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta dirotasi Heru Budi Hartono. Komisi A DPRD DKI yang membidangi pemerintahan menyorot langkah Heru tersebut.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiantoro, mengatakan pihaknya selaku mitra kerja mengaku tak tahu Heru melakukan rotasi jabatan pada pegawai eselon II Selasa (21/3) lalu. Karyatin mengaku mendengar perombakan yang terjadi dari pihak lain.
"Kami selaku mitra kerja Pak Gubernur tidak pernah dikasih tahu akan adanya proses-proses itu. Jangankan prosesnya, berita akan ada pelantikan saja justru kami mendapatkan beritanya bukan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang memang melakukan tugas-tugas itu. Tapi justru dari orang lain. Kan ini sangat disayangkan," kata Karyatin kepada medeka.com, Rabu (29/3).
Karyatin juga menyayangkan pelantikan tersebut dilakukan secara tertutup. Bahkan, pihaknya tak ada yang diundang.
"Padahal kami Komisi A adalah mitra kerja eksekutif terkait kepegawaian. BKD ada di Komisi A. Sangat disayangkan. Tidak sekadar dadakan (pelantikannya), semacam kucing-kucingan. Sama orang kami saja enggak diundang," tambah Karyatin.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak 20 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov pada Selasa (21/3). Selain itu, Heru juga mengukuhkan 45 orang pejabat eksisting. Adapun pelantikan jabatan ini digelar secara tertutup di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, rotasi jabatan ini dilakukan untuk membuat penyegaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkungan Pemprov.
"Tadi sudah dilaksanakan, ada pelantikan 20 orang yang baru dan 45 orang pengukuhan. Alasannya penyegaran, agar segar," kata Joko kepada wartawan seusai pelantikkan.
Tak hanya itu, Joko juga membantah kabar pelantikkan dan pengukuhan ini untuk menyingkirkan pejabat yang mengabdi di masa kepemimpinan Anies Baswedan.
"Oh tidak," tambah Joko.
(mdk/lia)