'Hak angket DPRD buat Ahok harus lanjut ke HMP'

Apabila HMP tidak dilanjutkan akan memancing perhatian publik bagi DPRD DKI Jakarta.

Berkembangnya hak angket yang melibatkan gubernur dan DPRD DKI Jakarta ke taraf hak menyampaikan pendapat (HMP) dikatakan pengamat politik, Ray Rangkuti bisa dilakukan. Menurut dia, apabila HMP tidak dilanjutkan akan memancing perhatian publik bagi DPRD DKI Jakarta.

"Dimungkinkan hak angket digulirkan iya. Oleh karena itu, ada dugaan kepala daerah yang melakukan pelanggaran etika undang-undang. Dalam situasi ini hak angket berlaku karena sudah pasti ujungnya hak angket adalah HMP. Jangan sekali-kali main hak angket kalau tidak percaya HMP," kata Ray dalam diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5).

Ray melanjutkan, jika sejak awal hak angket yang diusung DPRD Jakarta terlalu cepat jika dilihat dalam konteks politik. Dia mengibaratkan ada prakondisi yang memulai kondisi terkini, terlebih sudah digulirkannya hak angket.

"DPRD harus main hak angket dulu jangan lanjut HMP. Secara politik kurang tepat. Harus ada kesimpulan dan rekomendasi. Dugaan saya hanya akan sampai di situ. Tetapi, bisa berlanjut, jika ada dukungan agar DPRD menindaklanjuti panitia angket ini ke HMP," tandas dia.

Dia menambahkan jika hak angket yang berhenti di hak angket tidak hanya kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini. Sebelumnya, ada kasus Bank Century yang hak angketnya tidak berlanjut ke tingkat HMP.(mdk/did)