Haji Lulung kesal Ahok terus ulur pembahasan RAPBD 2015

Lulung menuding ada konspirasi supaya pembahasan RAPBD 2015 buntu.

Ketidakhadiran Pemprov DKI Jakarta dalam rapat bersama di Gedung DPRD DKI Jakarta terkait penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 sangat disesali oleh anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana alias Haji Lulung.

"Kita mau tunggu kapan? Kita sudah inisiatif undang tim anggaran dan Pemda, Sekda, dan BPKD. Kapan kita mau bahas!" kata Haji Lulung terlihat kesal di Jakarta, Jumat (20/3).

Lulung belum mengetahui apa alasan ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa, Ahok termasuk janji akan menyerahkan rincian evaluasi RAPBD dari Mendagri dalam pertemuan sedianya dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB. Haji Lulung dan anggota dewan lainnya tidak mau dikambinghitamkan dalam hal ini.

"Kita tanya di mana rincian yang kita mau bahas? Kita dijanji jam 7 sore ini. Hasil keputusan musrenbang itu membahas tentang evaluasi pertemuan sebelumnya dari jam 10 pagi, tidak juga diberikan rincian hasil evaluasi. Kita tunggu jam 2 setelah salat Jumat, tidak dikasih lagi. Terus kapan kita bahas! Jangan sampai kita dikomplain, DPRD lagi yang disalahkan, iya kan?" lanjut Haji Lulung.

Haji Lulung pun menantang Gubernur Ahok membuktikan diri soal siapa penyelenggara pemerintahan di DKI sesungguhnya.

"Siapa sih yang sungguh-sungguh menyelenggarakan pemerintahan ini di DKI? Kita tunggu aja!" ujar Haji Lulung kepada awak media.

Menurut Lulung, dalam pertemuan sudah dijadwalkan itu, ada dua mekanisme harus dibahas. Yaitu evaluasi rincian RAPBD dari Mendagri dan rapat pimpinan bersama anggota DPRD DKI buat menentukan apakah memakai Perda atau Pergub sesuai keinginan Gubernur Ahok.

"Ada 2 mekanisme lagi. Pertama evaluasi rincian dari pada RAPBD baik dari Kemendagri lalu dibahas oleh kami, terus yang kedua harus ada Rapim. Teman-teman mau tunggu sampai kapan? Kita lihat siapa yang menjalankan pemerintahan ini dengan baik," ucap Haji Lulung.

Haji Lulung menuding ada konspirasi buat membikin kusut pembahasan RAPBD DKI 2015.

"Ada dua mekanisme yaitu rapat anggaran dan Rapim, apakah memakai Perda atau Pergub sesuai keinginan Pak Gubernur. Kemarin dia omong DPR ini ingin men'deadlock'kan pembahasan anggaran. Hari ini kayaknya ada konspirasi pengen deadlock," tambah Haji Lulung.