Gerindra DKI: KJS dan KJP bermasalah, tak tepat sasaran

Banyak rumah sakit tolak pasien KJS karena alasan kamar penuh. Padahal saldo Pemprov DKI sudah tipis.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menuding masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab masih ada penerima KJP menggunakan mobil dan pemilik KJS ditolak rumah sakit.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan, dirinya telah melakukan penelusuran di rumah sakit yang menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, masih banyak penolakan pemilik KJS, permasalahnnya karena Pemprov DKI Jakarta terlambat dalam melakukan pembayaran.

"Banyak yang ditolak rumah sakit dengan alasan kamar penuh. Ternyata setelah diselidiki ada keterlambatan pembayaran dari Pemprov DKI Jakarta ke beberapa rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai mitra. Istilahnya itu saldo yang disimpan di rumah sakit sudah menipis, jadi tidak mencukupi," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/12).

Dia menambahkan, permasalahan berbeda terjadi dengan pemberian KJP. Sebab banyak siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan ini. Bahkan, ada siswa penerima KJP sehari-harinya diantar orangtuanya dengan menggunakan kendaraan pribadi.

"Masih banyak orang mampu yang menikmati KJP. Mereka yang punya kendaraan atau pun anaknya diantar pakai sopir, yang betul-betul berhak malah tidak dapat," jelas Ghoni.

Ghoni menyarankan Pemprov DKI Jakarta melibatkan RT dan RW dalam pendataan penerimaan KJP. Harapannya dapat memberikan rekomendasi bagi kelurahan agar mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

"Kami berkesimpulan pendistribusian KJP harus melibatkan ketua RT RW yang tahu keadaan warganya," tutupnya.