Fraksi PSI DPRD DKI: Tiap Diminta Buka Detail Anggaran, Pemprov Selalu Mengelak

William menduga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan yang diajukan anak buahnya. Padahal seharusnya, kata dia, Gubernur menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Mendagri.

2019-10-30 12:43:15

APBD DKI

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyorot sejumlah anggaran tak wajar pada plafon KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBD) 2020. Mulai dari pengadaan lem Aibon Rp82,8 miliar, hingga pengadaan ballpoint Rp124 miliar.

"Itu baru sebagian saja. Masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu," kata Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana, dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (30/10).

Menurutnya, komisi di DPRD DKI Jakarta sudah beberapa kali melakukan rapat dengan pihak Pemprov DKI membahas soal anggaran. Namun, saat diminta membuka anggaran lebih rinci, pihak pemprov selalu mengelak.

"Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali," katanya.

"Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur," tegas William.

"Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi," kritik William.

"Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," sambungnya.

William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

"Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!" tutup William.

(mdk/lia)