Formula E Dilarang di Kawasan Monas, Dinas Pariwisata Tetap Terus Kampanye
Ia menambahkan, di manapun lokasi Formula E, tugas utama Dinas Pariwisata yakni mengkampanyekan acara ini ke seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Cucu Ahmad Kurnia memastikan tak ada kendala apapun dalam mempromosikan perhelatan Formula E di Jakarta. Kendati, acara balap mobil listrik itu dilarang melintas di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Saat dihubungi, Cucu menjelaskan pihaknya tetap melakukan kampanye acara akbar tersebut meski saat ini pihak Formula E mencari jalur pengganti dari kawasan Monas yang telah dilarang oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
"Kita di Dinas Pariwisata terlibat, tetapi tidak terlibat sampai sejauh penyelenggaraan secara detail. kita hanya bagian campaign kegiatan ini," ujar Cucu, Jumat (7/2).
Ia menambahkan, di manapun lokasi Formula E, tugas utama Dinas Pariwisata yakni mengkampanyekan acara ini ke seluruh lapisan masyarakat.
Cucu mengaku Dinas Pariwisata tidak ada kapasitas dalam menentukan lintasan pengganti kawasan Monas.
"Kita tunggu hasil rapat dari komite, kepengurusannya seperti apa," tandasnya.
Harus Tepat Waktu
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai larangan Formula E dilakukan di kawasan Monas adalah indikasi kurang koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat.
Namun begitu, ia mengimbau agar pelaksanaan Formula E dilakukan tepat waktu. Acara ini menurut Nova menjadi momentum bagi Jakarta ke ranah internasional.
Apalagi, kata Nova, jika perpindahan ibu kota terealisasi. Kesempatan Jakarta mempromosikan objek wisata dalam kontestasi Formula E adalah hal baik.
"Yang paling penting kan hampir seluruh fraksi di DPRD setuju. Kalau ibu kota pindah apa yang diharapkan dari Jakarta," kata Nova.
Berbeda dengan NasDem, fraksi PSI meminta anggaran Formula E sebesar Rp 1,2 triliun dialihkan ke penanganan antisipasi banjir.
"Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E," ucap anggota Komisi D DPRD Fraksi PSI Justin Adrian melalui keterangan pers.
Justin menilai, dengan adanya penolakan ini, sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali acara Formula E. Apalagi, jika lokasi dipindahkan ke jalan-jalan umum, maka akan menyebabkan kemacetan parah.
Ia kembali mengingatkan alasan penolakan PSI beralasan kuat yakni tidak adanya manfaat dari perhelatan tersebut. Rencana perhelatan Formula E, menurut Justin, justru menunjukkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai prioritas yang jelas.
"Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Saya usul, sebaiknya Formula E dibatalkan, lalu uangnya buat antisipasi banjir yang lebih mendesak," ucap Justin.