DPRD DKI: New Normal Untuk Kepentingan Ekonomi, Bagaimana dengan Pendidikan?
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengaku, sampai saat ini masih belum mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan kontrol penerapan new normal.
DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah mempersiapkan secara matang rencana menerapkan kebijakan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai nantinya kebijakan tersebut malah menjadi boomerang dalam penanganan virus Corona.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengaku, sampai saat ini masih belum mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan kontrol penerapan new normal.
"Jadi new normal ini-kan untuk kepentingan ekonomi, siap tidak siapnya itu tergantung pemerintah, masyarakat tinggal ikut saja. Sejauh ini, saya belum lihat kebijakan apapun dari pemerintah, tentu yang berkaitan dengan new normal. Mungkin belum siap, atau mungkin sedang disusun think tank, kita tunggu saja," katanya kepada merdeka.com, Kamis (28/5).
Sementara untuk Jakarta, dia mengungkapkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur DKI Anies Baswedan soal new normal. Sebab tidak menutup kemungkinan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid III akan diperpanjang.
"Jangan langsung ke new normal kalau angka penyebarannya belum turun. Apalagi pasca lebaran, pasti yang dari kampung ramai ke Ibu Kota, ini di kontrol dulu, jangan sampai new normal jadi boomerang," ujar politikus PAN itu.
Zita mengaku heran dengan langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan pengawasan new normal di mal. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu seharusnya mengunjungi pasar, seperti Tanah Abang.
"Kalau mau simbolis kenapa tidak pasar? Di DKI coba itu di Tanah Abang. Industri lokal kita, mereka sangat rapuh perlu dukungan dari pemerintah. Jangan sampai new normal ini seremonial saja. Justru Sekolah harus dipikirkan new normalnya seperti apa. Saya belum dengar pemerintah bicara pendidikan ke depannya gimana? Hanya bahan ekonomi & kesehatan," tutupnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menjelaskan, pemerintah telah melakukan kajian mendalam terkait pengendalian kasus Covid-19 di Tanah Air. Dari kajian sementara, beberapa provinsi sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
"Beberapa provinsi di Tanah Air ini telah menunjukkan gambaran yang bagus, tidak ada lagi secara signifikan penambahan kasus. Kemudian tidak ada lagi perluasan wilayah yang terdampak dan tidak ada lagi penularan lokal yang tidak terkendali," ungkap Yuri di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Rabu (27/5).
Berangkat dari temuan itu, Yuri menyebut daerah-daerah tersebut sudah bisa menerapkan relaksasi pada beberapa peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19.
"Kajian ini tentunya masih awal, dan nantinya akan secara komprehensif kami laporkan kepada gugus tugas pusat untuk kemudian dikaji secara bersama-sama," sambungnya.
Dari kajian yang sama, lahir skenario penerapan physical distancing untuk memasuki fase new normal. Termasuk metode mengukur suhu tubuh bagi warga yang akan diizinkan berada di fasilitas umum dan pusat perbelanjaan.
"Ini masih menjadi beberapa alternatif yang harus dicari solusinya," jelas dia.
Hal yang sama juga tengah dipersiapkan untuk karyawan yang diizinkan bekerja di kawasan industri. Gugus Tugas Covid-19 tengah merumuskan pola mengatur jarak bagi karyawan.
"Apakah kita melakukan selektif kepada industri yang memang diizinkan untuk mempekerjakan orang-orang yang kita yakini kondisi tubuhnya, daya tahan tubuhnya bagus. Misalnya pada kelompok di bawah usia 45 tahun," kata Yuri mengakhiri.
(mdk/fik)