DPRD DKI: Monas tak layak jadi lokasi PRJ ala Jokowi

"Di situ paling besar, tidak ada lawannya. PRJ sudah jadi icon nasional dan internasional," kritik DPRD DKI.

Untuk kesekian kalinya, DPRD DKI berbeda pendapat dengan Gubernur Joko Widodo dan wakilnya Joko Widodo. Kali ini soal pemindahan kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari JIExpo Kemayoran ke kompleks Tugu Monumen Nasional (Monas), di Jakarta Pusat.

Menurut Selamat Nurdin, anggota Komisi B dari Fraksi PKS, kawasan Monas dan Ancol tak layak digunakan untuk tempat penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ). Karena kesiapan lahan parkir yang tak memadai dan bisa merusak taman yang ada di sana.

"Pemindahan PRJ ke Monas itu tidak memadai. Mulai dari permasalahan parkir dan parahnya akan merusak taman. Kalau mau dipindah ya cari tempat yang memadai," tegas Selamat Nurdin di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (12/6).

Begitu juga dengan kawasan Ancol. Menurutnya, lapangan tidak cukup luas untuk menampung stand pameran.

Selain itu, lanjut Selamat, untuk memindahkan lokasi seperti itu perlu landasan hukum dan revisi Peraturan Daerah. Sebab, penentuan lokasi JIExpo sebagai tempat dilaksanakannya PRJ sudah ditetapkan Perda Nomor 12 tahun 1991 tentang Pekan Raya Jakarta.

"Yah, memang di situ paling besar, tidak ada lawannya. Makanya mereka (PT JIExpo) bisa petantang petenteng," ucapnya.

Menurutnya, kalau PRJ JIExpo dirasa kurang merakyat, Jokowi diminta membuat konsep baru. Tapi tidak fokus di Monas, melainkan di lima wilayah Kota Jakarta

"Kalau misalnya dirasa kurang merakyat, sudah saatnya DKI bikin icon baru, jadi penyelenggaraan pesta rakyat di lima wilayah. PRJ itu sudah icon nasional dan internasional. Jadi, sudah tidak bisa dianggap aset Jakarta lagi, tapi sudah nasional," terangnya.(mdk/lia)