DPRD DKI Cecar Dinas SDA soal Tanggung Jawab Sodetan Ciliwung yang Disebut Mangkrak

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan bahwa pembebasan lahan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Komisi D DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kewenangan pembangunan proyek sodetan kali Ciliwung kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) saat rapat pada Rabu (1/2). Wakil Komisi D Nova Harivan Paloh bertanya apakah proyek tersebut tanggung jawab Pemprov DKI atau dipegang penuh oleh pemerintah pusat.

"Pak Yusmada (Kepala Dinas SDA), saya minta keterangan sedikit saja mengenai sodetan Ciliwung. Ini kan digembor-gemborkan katanya mangkrak nih di SDA. Nah sodetan itu gimana, tanggung jawab pusat atau kita? Mangkraknya di mana?" kata Nova saat rapat.

Mendengar hal tersebut, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan bahwa pembebasan lahan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sodetan itu, baik pembebasan lahannya maupun fisiknya, oleh Kementerian PU. Pembebasan lahannya ada proses namanya praperencanaan, ujungnya adalah penlok. Di situlah peran kita," ujar Yusmada.

"Layout desainnya oleh pemohon, oleh Kementerian (PUPR), 'Tolong kalau ada pembebasan lahan jadikan penlok'. Nah penlok itu lah gubernur membentuk panitia persiapan pengadaan lahan," tambah Yusmada.

Lebih lanjut, Yusmada mengatakan bahwa di penlok ada inlet dan outlet. Titik masuknya air disebut inlet dan tempat keluarnya air disebut outlet.

"Ada mulut inlet outletnya. Itu ada di area penloknya Ciliwung. Di outletnya ada penlok Cipinang. Itu pembebasannya oleh pemerintah pusat," kata Yusmada.