DPRD DKI akan gandeng BPK hingga KPK saat bahas APBD Perubahan 2017

"Dalam pembahasan APBD ternyata diperbolehkan bekerja sama dengan BPK, Kejaksaan, Polri dan KPK. Tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku curang terhadap uang rakyat Jakarta," kata Prasetio.

2017-05-03 10:05:33

DPRD DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan DKI Jakarta 2017. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan, akan melakukan kerja sama dalam mengawal dana masyarakat tersebut.

Prasetio mengatakan, berdasarkan aturan yang ada anggota dewan bisa melibatkan lembaga terkait dalam pengawasan APBD DKI Jakarta. Rencananya, dia akan melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam pembahasan APBD ternyata diperbolehkan bekerja sama dengan BPK, Kejaksaan, Polri dan KPK. Tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku curang terhadap uang rakyat Jakarta," kata Prasetio saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/5).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dalam pembahasan APBD Perubahan 2017 ini tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Sebab, dia mengkhawatirkan, program kerja yang tengah dikebut oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki‎ Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat bisa terganggu.

"APBD Perubahan tahun ini harus murni ‎program kerja dari Basuki-Djarot. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang ingin menyusupi program mereka. Apalagi, waktu buat Basuki-Djarot sudah tinggal hitungan bulan. Makanya harus kita dukung, awasi dan jaga program mereka," jelasnya.

Prasetio mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pada era sebelumnya, Joko Widodo tidak pernah mengusik APBD saat menang dalam Pilkada DKI 2012 silam. Mantan Wali Kota Solo itu menghormati Fauzi Bowo dalam menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin Pemprov DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, jangan sampai ada pihak luar yang mengintervensi pembahasan APBD Perubahan 2017," tutupnya.

(mdk/msh)