DPP PSI Minta Fraksi di DKI Solid Usung Interpelasi Formula E

Dia juga meminta anggota fraksi terus menjalin kerja sama dan kekuatan politik dengan anggota dewan lainnya. Sebab dibutuhkan minimal 15 orang anggota untuk mengajukan hak interpelasi.

2021-08-20 13:50:24

Formula E di Jakarta

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, mendukung sepenuhnya pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan. Fraksi PSI dan sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI mengajukan interpelasi terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E tahun 2022.

Giring meminta seluruh anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta solid untuk menjalankan hak interpelasi tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya dan meminta Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta solid dan bersungguh-sungguh menjalankan rencana hak interpelasi tersebut," kata Giring dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8).

Dia juga meminta anggota fraksi terus menjalin kerja sama dan kekuatan politik dengan anggota dewan lainnya. Sebab dibutuhkan minimal 15 orang anggota untuk mengajukan hak interpelasi.

"PSI hanya delapan orang. Karena itu, untuk kepentingan rakyat, kerja sama lintas partai mutlak diperlukan," ucapnya.

Selanjutnya, Giring juga menyatakan tak elok bila DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan tersebut di tengah suasana pandemi. Sebab dia menilai, anggaran itu dapat digunakan untuk pengendalian Covid-19.

"Dana triliunan Rupiah dipakai untuk acara balapan mobil oleh Gubernur Anies. Sekali lagi, uang rakyat harus dipakai untuk kepentingan rakyat," jelas dia.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DRPD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menilai interpelasi penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E terlalu prematur.

Menurut dia, masih banyak kinerja DPRD DKI yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Saya tidak mengerti logikanya jika ada yang masih bicara interpelasi pada saat agenda-agenda yang menjadi tugas pokok dewan tertunda seperti sekarang ini," kata Aziz.

Beberapa agenda yang tertunda yakni terkait dengan pelayanan ke warga Ibu Kota. Yakni revisi Peraturan Daerah (Perda) Covid-19, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2022.

"Menurut kami terlalu prematur dan remeh jika hanya karena Formula E ada interpelasi. Saat ini kita sedang dalam pandemi," papar dia.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)