Djarot pertanyakan pertanggungjawaban program Agus-Sylvi Rp 1 M/RW

Menurut Djarot, pertanggungjawaban itu perlu disiapkan di awal agar penerima program ini tidak tersangkut kasus hukum. Djarot menyampaikan kekhawatiran kepala desa jika diberi dana Rp 1 miliar per desa. Dia juga mempertanyakan asal muasal anggaran yang akan dibagi-bagikan kepada RW.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan program dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni terkait penyaluran dana Rp 1 miliar per rukun warga (RW) dan bantuan Rp 50 juta per unit usaha jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Djarot mempertanyakan mekanisme dan pertanggungjawaban penyaluran dana Rp 1 miliar per RW.

"Yang paling penting adalah bagaimana sistem mekanisme pertanggungjawabannya, karena seluruh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu harus dipertanggungjawabkan, bagaimana pertanggungjawabannya?" kata Djarot di Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antara, Rabu (1/2).

Djarot menilai, pertanggungjawaban itu perlu disiapkan di awal agar tidak tersangkut kasus hukum. "Jangan sampai nanti kayak kasus di provinsi yang lain, sehingga banyak yang terkena kasus hukum, itu yang paling penting, bukan sekedar duitnya tapi bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya,"

Tidak hanya pertanggungjawaban, Djarot juga mempertanyakan asal muasal anggaran yang akan dibagi-bagikan kepada RW. "Jadi bukan hitungannya Rp 2,7 triliun, tapi persoalannya adalah satu, kalau memang ada program seperti itu sama dengan program bantuan 50 juta per unit usaha dihitung itu berapa nilainya, dipakai sampai Rp 6 triliun, itu anggarannya dari mana?" tutur Djarot.

Mantan wali kota Blitar itu menyampaikan kekhawatiran kepala desa jika diberi dana Rp 1 miliar per desa. "Beberapa kepala desa yang datang ke saya ngomong 'waduh kami takut, kalau tidak ada pedoman yang jelas karena kami tidak ingin tersangkut masalah hukum', tuturnya.

Dalam pandangannya, persoalan dari program Rp 1 miliar per RW ke depan adalah upaya agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang berujung pada korupsi.

"Ini persoalannya ya, ini per RW, terus bagaimana mekanisme supaya ini tidak membuat konflik dI lapangan, untuk berebut antar RT (rukun tangga) antarkelompok masyarakat di situ, untuk daerah seperti ini lho ya, jadi ini sebetulnya yang kami maksud," katanya.