Ditinggal cuti Basuki-Djarot, kinerja kelurahan Kwitang tetap normal

Ditinggal cuti Basuki-Djarot, kinerja kelurahan Kwitang tetap normal. Perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 telah memasuki masa kampanye, pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayar sedang memasuki masa cuti.

2016-10-31 21:05:00

Basuki Tjahaja Purnama

Perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 telah memasuki masa kampanye, pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayar sedang memasuki masa cuti. Meski keduanya cuti, Kelurahan Kwitang menganggap tidak ada perbedaan signifikan aktif atau tidak aktifnya Basuki-Djarot.

"Kalau saya sih sesuai prosedur yah kalau SOP (Standard of Procedure) nya kerja ya kerja. Sama semua Kasi-Kasi juga begitu, anak bawahan saya juga gitu enggak ngaruh dia (cuti atau enggak)," ujar kepala Lurah Kwitang, Hamdani kepada merdeka.com, Senin (31/10).

"Kita sudah ditekankan begitu. Prinsipnya kalau tugas ya tugas enggak ada perubahan," imbuhnya.

Terlebih lagi, imbuh Hamdani, meski jabatan gubernur kosong untuk sementara kinerjanya tetap masih terpantau oleh pelaksana tugas gubernur.

Hamdani kembali menegaskan, ada tidaknya gubernur tidak menjadi alasan kinerja PNS menurun. Apalagi, dikatakan Hamdani, Kwitang merupakan daerah yang cukup padat. Oleh sebab itu menurutnya, masa kampanye saat ini tidak ada perubahan apapun dalam kinerja.

"Kalau kita misalnya males-malesan gara-gara pak Ahok cuti itu malah nambah masalah lagi nanti. Jadi ada enggak ada kerja ya kerja aja. Apalagi Kwitang penduduknya padat," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, dikatakan Hamdani jam kerja pelayanan juga tidak berubah normal seperti biasa. "Tidak berubah. Itu kan (Ahok) pimpinan tapi kan di bawah pimpinan ada bos-bos juga biar aja pimpinan libur, kita kerja ya udah," ucapnya.

Hamdani sendiri menganggap Pilgub DKI 2017 tidak hanya sekedar siapa atau apa latar belakangnya. Dia melanjutkan, siapapun boleh menjadi orang nomor 1 di Jakarta hanya saja bisa membawa kebaikan bagi warganya.

"Siapapun itu silakan. Kita PNS netral tidak condong ke siapapun. Siapapun boleh jadi pemimpin asal bawa kebaikan bagi Jakarta," tandasnya.

(mdk/tyo)