Dishub DKI Minta Perusahaan Aplikasi Ojek Online Cegah Driver Berkerumun
Selain itu, Syafrin juga meminta agar aplikator memberikan sanksi kepada pengemudi bila melanggar ketentuan yang ada. Sebab jarak parkir kendaraan pengemudi ojol minimal dua meter dengan yang lain.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan pihaknya tetap mengatur operasional ojek pangkalan hingga transportasi online saat pelaksanaan PSBB transisi.
Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan No 177 tahun 2020 tentang Pengendalian Sektor Transportasi Untuk Pencegahan Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Aman, Sehat dan Produktif.
"Perusahaan aplikasi wajib mengaktifkan teknologi informasi geofencing agar pengemudi yang berkerumun tidak mendapatkan penumpang," kata Syafrin dalam SK tersebut yang dikutip Liputan6.com, Senin (12/10).
Selain itu, dia juga meminta agar aplikator memberikan sanksi kepada pengemudi bila melanggar ketentuan yang ada. Sebab jarak parkir kendaraan pengemudi ojol minimal dua meter dengan yang lain.
"Jika ketentuan itu tidak dipatuhi oleh pengemudi mitra, perusahaan wajib memberikan sanksi," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi, mulai 12-25 Oktober 2020.
Kata dia, pelaksanaan PSBB transisi berdasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS rujukan Covid-19.
"Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap," kata Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut meminta agar kedisiplinan protokol kesehatan harus tetap tinggi. Sebab hal tersebut untuk mengendalikan mata rantai penularan.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com