Dinas Kebersihan DKI keluhkan kekurangan SDM dan alat berat

"Memang semua mengeluh, karena dua tahun kan moratorium tidak menerima PNS," kata Ahok.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengeluhkan kekurangan SDM dan alat berat untuk membersihkan sampah di 13 sungai di Jakarta. Apalagi sampah yang berada di sungai-sungai mengalir ke kepulauan seribu.

"Ya itu kan di sana kewenangan UPT pesisir jadi teknis, terus terang kita kekurangan SDM belum alat-alatnya," ujar Unu di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/5).

Unu menuturkan, kewenangan membersihkan sampah di sungai belum dapat dilakukan oleh Dinas kebersihan. Sebab Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut belum jadi sehingga kewenangan masih berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Ini kan masa transisi selama enam bulan, dan belum jelas payung hukumnya. Jadi kewenangan masih di PU," ucapnya.

Walau demikian, ke depan, jika Perda untuk kewenangan tersebut sudah jadi, ia tetap membutuhkan SDM dan peralatan. Sebab membersihkan 13 sungai yang mengalir ke kepulauan seribu tidak lah mudah.

"Ya kita butuh kepala bagian, dua kepala seksi dan staf, ya kira-kira saja, belum untuk di lapangan itu banyak, ya kira-kira saja lah," terangnya.

Sementara itu, ditemui terpisah Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membenarkan jika Dinas Kebersihan kekurangan SDM. Ini karena ada aturan moratorium dua tahun tidak menerima PNS.

"Memang semua mengeluh, karena dua tahun kan moratorium tidak menerima PNS," kata Ahok.

Namun sistem baru Perda nanti memang menunggu Dinas PU yang belum menurunkan daftar petugas yang bertugas membersihkan sungai. Sehingga masih butuh waktu untuk menggodok Perda tersebut.

"Ya kita kasih waktu dua bulan lah. Memang, itu kita pikirin tapi saya belum sempat mikirin ya suruh kepala dinas," katanya.

Sebab itu Ahok meminta kepala dinas selama masa transisi ini memikirkan bagaimana cara membersihkan sampah agar tidak mengalir ke kepulauan seribu. Caranya dengan berkoordinasi dengan dinas PU.

Karena selama ini, lanjut Ahok, sebelum Perda jadi aturannya semua sampah di sungai yang berwenang membersihkan adalah Dinas PU.

"Yang kita ingin soal sampah dari A-Z ini punya Dinas Kebersihan. Kan belum ketok palu nah makanya itu, kita mesti cek bagaimana, ini mesti beres. Kalau tidak pasti sama," katanya.

Ia juga mengakui kekurangan alat berat karena sistem pembelian harus melalui lelang tender. Sebab, Rapat Koordinasi Pelaporan Pembangunan (RKPP) tidak mengizinkan untuk membeli alat secara langsung.

"Iya mestinya RKPP seharusnya beli mobil-mobil truk beli saja langsung lagi. Kan boleh kan. Sampah khusus katanya ga bisa lagi, beda lagi. Nah, saya lagi minta pak Unu untuk rapat sama dia sebentar, tolong diminta ke RKPP saja boleh ga beli-beli barang itu langsung," katanya.

Ia mengatakan RKPP tidak membolehkan karen belum siap draft untuk sistem baru. Untuk itu ia akan meminta langsung karena memang mulai baru sama seperti dulu, yaitu sistem rancang bangun.

"Makanya koja bisa lebih cepet tender nih, karena rancang bangun. Model-modelnya gitu. Kalau sistem bangun menggunakan X-1 capek deh. Saya ga sabar kalau itu," tandasnya.(mdk/mtf)