Dinas Kebersihan DKI: Akademisi jangan asal kritik

"Sekarang mereka bertahun-tahun sekolah masak gak bisa menciptakan teknologi," kata Unu.

Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin menantang para akademisi yang selalu mengkritik kinerja Dinas Kebersihan. Sebab menurut dia, untuk melancarkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013, mengenai Kebersihan, memerlukan teknologi dan fasilitas memadai.

"Sekarang kita tantang dong. Dunia akademisi buat apa mereka sekolah dan sebagainya. Sekarang mereka bertahun-tahun sekolah masak gak bisa menciptakan teknologi, tetapi hanya bisa mengkritik atau memberi masukkan," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/11).

Teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi ideal adalah adanya tempat pembuangan umum (TPU) pada setiap Rukun Warga (RW). Sebab, Unu melanjutkan, sampah satu kecamatan bisa mencapai 140 ton per hari.

"Aspek teknologi idealnya per-RW itu harus ada TPS, mengapa? Satu kecamatan itu sudah mencapai 140 ton sampah per hari, bahkan bisa lebih," tegasnya.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan hanya ada sekitar 193 kecamatan memiliki TPS. Itupun tidak memenuhi standar TPS. "TPS tidak standar. Tidak ada pengolahan lini-nya, tidak ada bufferzone-nya, tidak ada semprot bau kemudian truk juga sudah pada sepuh-sepuh (tua-tua)," ungkap Unu.

Oleh karena itu, Unu mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta konsisten dan berkomitmen menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2013. Sehingga dapat menciptakan kondisi yang diinginkan, yakni kondisi di mana lingkungan bersih, rapi dan nyaman.

"Pemerintah harus konsisten dan berkomitmen. Dalam kesempatan ini, kami mengajak akademisi untuk mencari solusi bagaimana caranya satu kelurahan agar dapat menyelesaikan sampah satu ton," pungkasnya.(mdk/mtf)