Dinas Bina Marga DKI: JPO Tanpa Atap Hanya Ada di Tengah Kota
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengatakan, pihaknya hanya mempercantik JPO berada di tengah kota saja. Alasannya, menyesuaikan kearifan lokal.
Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan terus mempercantik beberapa jembatan penyeberangan orang (JPO). Setelah mencopot atap JPO di Sudirman, Dinas Bina Marga juga berencana mendesain JPO Universitas Atma Jaya dan Hotel Le Meridien dengan konsep terbuka.
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengatakan, pihaknya hanya mempercantik JPO berada di tengah kota saja. Alasannya, menyesuaikan kearifan lokal.
"Ya direncanakan hanya di tengah kota saja. Dan setiap wilayah mempunyai karakteristik sendiri-sendiri menyesuaikan kearifan lokal," katanya saat dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Kamis (7/11).
Ia mengakui langkah mencopot atap JPO menimbulkan perdebatan di masyarakat. Untuk itu, Dinas Bina Marga juga tetap melakukan evaluasi sembari menjalankan beautifikasi JPO yang tidak terkoneksi dengan halte Transjakarta.
"Memang masih pro dan kontra, tapi tetap kita melakukan evaluasi," tukasnya.
JPO Harus Memiliki Standar
Pandangan kontra datang dari pengamat tata kota Nirwono Joga. Menurutnya, sebagaimana fungsi jembatan penyeberangan, sedianya harus memiliki standar yang baik misalnya, konstruksi yang kokoh, ramah bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas, serta terkoneksi dengan trotoar.
"Terbuka atau tertutup atap JPO untuk Jakarta yang panas dan tropis tentu dibutuhkan atap sebagai peneduh JPO, tidak bisa terbuka semua," ujar Nirwono kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (6/11).
Ia menghargai jika tujuan Pemprov mencopot atap JPO Sudirman sebagai bentuk memperindah bangunan itu sendiri, akan tetapi ada upaya lain yang patut dikerjakan ketimbang mencopot atap. Upaya yang dimaksud Nirwono adalah mempublikasikan jumlah serta kondisi JPO.
Ia menyebut ada tiga tingkatan kategori kondisi JPO. Pertama, hijau untuk kondisi JPO yang aman dan layak, kedua, kuning kondisi JPO yang menggambarkan masih cukup baik namun harus segera diperbaiki. Terakhir merah, JPO yang hampir roboh dan mendesak untuk diperbaiki.
Jika klasifikasi itu dilakukan, menurut Nirwono akan berdampak pada penggunaan anggaran secara tepat.
"Dengan keterbatasan anggaran, daripada merevitalisasi JPO yang masih baik atau aman atau layak pakai (beautifikasi/pencitraan), lebih baik diutamakan dana anggaran yang terbatas digunakan untuk memperbaiki JPO yang masuk kategori merah dulu, demi keselamatan pejalan kaki," tandasnya.
Pemprov DKI akan Revitalisasi 15 JPO
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi 15 jembatan penyeberangan orang (JPO) di sejumlah wilayah Ibu Kota pada 2020. Hari menyebut, JPO yang direvitalisasi tersebut memiliki konsep modern dan menarik. Bahkan rencananya dilengkapi dengan lampu warna-warni.
"JPO yang kita bangun enggak kalah menarik dengan JPO yang ada. Kita bangun seperti di GBK, Bundaran Senayan maupun Polda," katanya di Taman Sepeda Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (27/8).
15 jembatan yang akan direvitalisasi tersebut adalah JPO Sugiyono (Masjid Al Abidin), JPO Warung Jati Barat (Pejaten Village), JPO Kyai Caringin (RS Tarakan), JPO Fatmawati (RS Fatmawati), dan JPO Raya Pasar Minggu (FO Tanjung Barat).
Kemudian yakni JPO Lenteng Agung (FO Lenteng Agung-IISIP), JPO Suryopranoto (Petojo Busway), JPO Pos (Pasar Baru), JPO Tubagus Angke (RPTRA Kalijodo), JPO Bintaro Permai (FO Bintaro Permai), JPO KH Mas Mansyur (Muhammadiyah), dan JPO Tubagus Angke (Perdana Kusuma).
Lalu ada JPO Saharjo (Menteng Pulo), JPO Jembatan Dua Raya (Arwana IV) dan Skywalk Halte VelbakStasiun Kebayoran Lama. Selanjutnya kata dia, saat ini pihaknya tengah melakukan revitalisasi di JPO Daan Mogot, Jakarta Barat dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
(mdk/fik)